Terkait Status Facebook Gubernur Kalbar, Ireng Maulana Sebutkan Hal Ini

Menurutnya, konsolidasi birokrasi salah satu tugas di awal kepemimpinan gubernur baru yang harus dituntaskan dengan segera.

Terkait Status Facebook Gubernur Kalbar, Ireng Maulana Sebutkan Hal Ini
FACEBOOK
Ireng Maulana MA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mantan Aktivis yang juga Akademisi FISIP Untan Pontianak, Ireng Maulana mengomentari terkait status akun Facebook Gubernur Kalbar Bang Midji yang menyinggung sekolah gratis dan SKPD.

Menurutnya, konsolidasi birokrasi salah satu tugas di awal kepemimpinan gubernur baru yang harus dituntaskan dengan segera.

Baca: The Minions Sukses Pertahankan Gelar Juara Japan Open Usai Kalahkan China

Baca: Pelajar Perbatasan Indonesia-Malaysia Ikut Program Cuci Tanggan dan Sikat Gigi Bersama

Transisi dari kultur kepemimpinan yang lama kepada yang baru perlu dipaksakan, adaptasi para birokrat tidak perlu berlama-lama karena tugas mereka memang bekerja untuk melayani dan memastikan kebijakan pimpinan puncak terealisasi karena visi misi sewaktu pemilihan sudah menjadi visi misi daerah ketika gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah definitif menjabat.

Para pejabat birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi jangan berkehendak semaunya dalam merencanakan belanja anggaran.

Baca: Baru 11 Hari Menjabat Gubernur Kalbar, Ini 3 Gebrakan Yang Sudah Dilakukan Sutarmidji

Baca: Rencana Kerja Anggaran 2019 Kalbar Bikin Gubernur Sutarmidji Terkaget-kaget, Ini Sebabnya!

Mereka seharusnya menggunakan kesucian kesadaran bahwa ada pemisah yang jelas antara bekerja dengan akal sehat dan bekerja untuk kesenangan pribadi.

Dengan mengetahui adanya rencana belanja perjalanan dinas hingga Rp. 220 milyar dan rencana pengadaan mobil lebih dari 1000 buah, sungguh merupakan mindset gagal paham, dan bahkan gagap akut untuk memahami variabel-variabel kemunduran yg dialami oleh propinsi ini di 10 tahun terakhir.

Para pejabat birokrat penyusun anggaran terus terang sedang mengalami impotensi kepekaan. Mereka jelas tahu politik anggaran untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan publik, malahan mereka memilih untuk pragmatis mendahulukan inefisiensi atas keprihatinan publik setelah tahu ada defisit anggaran ratusan milyar.

Kepekaan para pejabat birokrat penyusun rencana anggaran seolah olah mati. Autisme terhadap kondisi daerah dimana mereka hidup dan tinggal sangat memprihatinkan sekaligus menyedihkan.

Kultur mengambil kesempatan dalam kesempitan harus musnah dari lingkungan birokrasi pemerintah provinsi kalimantan barat, kalau tidak maka parasitisme semacam ini akan terus mengakar mengkerdilkan tatakelola pemerintahan yang baik di daerah.

Halaman
12
Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help