Konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Harapan Tim Pansus Terkait Raperda Nelayan

Dalam lawatannya itu, pihaknya mendapat masukan agar penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan tidak bertentangan

Konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Harapan Tim Pansus Terkait Raperda Nelayan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Tim Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah atau Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat saat konsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta. Konsultasi berlangsung selama tiga hari yakni pada 13-15 September 2018 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Peraturan Daerah atau Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Hendri Makaluasc menerangkan pihaknya telah berkonsultasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta. Konsultasi berlangsung selama tiga hari yakni pada 13-15 September 2018.

“Kami sudah konsultasi ke KKP. Ini agar Raperda itu segera rampung,” ungkapnya, Minggu (16/9/2018).

Baca: Saprahan Di Rumah OSO, Midji Janji Segera Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Kalbar

Baca: DPRD Kapuas Hulu Ajak Masyarakat Perangi Narkoba

Ia menimpali tim pansus diterima oleh Biro Hukum dan Organisasi KKP RI.

Dalam lawatannya itu, pihaknya mendapat masukan agar penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang lebih tinggi.

“Saran lain dari KKP yakni Perda ini diharapkan dapat melindungi nelayan,” katanya.

Nelayan yang dilindungi, kata dia, baik yang menangkap ikan di laut maupun dalam pengelolaanya. Begitu juga para nelayan yang ingin memasarkan hasil-hasil tangkapan ikan.

“Selain untuk melindungi para nelayan ketika melaut maupun dalam usaha perikanan, Perda itu juga diharapkan memberi kemudahan-kemudahan para nelayan. Mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) misalnya,” terangnya.

Hendri Makaluacs juga menimpali dalam Raperda ini, legislatif juga mencoba berikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan.

“Misalnya asuransi dan pelatihan keterampilan dalam pengelolaan hasil tangkap dan lainnya,” imbuhnya.

Untuk pendanaan program-program itu, ia menambahkan berdasarkan draft Raperda melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat.

“Jika memungkinkan, ada dana khusus dari Pemerintah Provinsi Kalbar untuk asuransi bagi para nelayan,” tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help