DPRD Kalbar Bantah Lemah Dalam Pengawasan Anggaran Sehingga Banyak Tak Efisien

Kemudian ditanya soal seharusnya pihak DPRD bisa lebih ketat mengawasi anggaran agar alokasi anggaran berpihak pada masyarakat

DPRD Kalbar Bantah Lemah Dalam Pengawasan Anggaran Sehingga Banyak Tak Efisien
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suryansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suryansyah memberikan apresiasi pada kinerja Gubernur Kalbar Sutarmidji yang berkomitmen memotong anggaran biaya perjalanan dinas pegawai dan pos anggaran pada kendaraan dinas.

"Ok, jadi apa yang mau dilakukan oleh Pak Sutarmidji dalam rangka efisiensi biaya sesuai dengan yang disebutnya untuk dua pos anggaran, baik perjalanan dinas maupun kendaraan dinas patut kita apresiasi," ucap Politisi Gerindra ini saat diwawancarai, Minggu (16/9/2018).

Baca: Cinta Laura Ajak Orangtua Bawa Anak dan Tak Takut untuk Imunisasi Rubella

Baca: Penat Bisa Bikin Daya Serap Pelajaran Jadi Rendah, Vanessa Apresiasi Upaya Guru Cairkan Suasana

Kemudian ditanya soal seharusnya pihak DPRD bisa lebih ketat mengawasi anggaran agar alokasi anggaran berpihak pada masyarakat.

Suryansyah menegaskan jika selama ini sudah dilakukan pengawasan dan rasionalisasi pada pos anggaran yang dianggap tak berpihak pada masyarakat.

Terkait dengan banyaknya kegislatif yang duduk berasal dari partai pemerintah dipemerintah sehingga kontrol tidak dilakukan maksimal, Suryansyah menambhkan pihak DPRD sudah melakukan pengawasan dan sudah memberikan masukan pada pemerintah terkait anggaran setiap persetujuan anggaran melalui diskusi dan disepakati bersama di legislatif .

"Seharusnya memang seperti itu yang dilakukan pemerintah, karena perjalanan dinas bagi ASN itu tidak seharusnya sampai Rp220 miliar dan sebetulnya bisa dilakukan dengan rapat-rapat cara lainnya seperti telekonferen," ujarnya.

Soal biaya pemeliharaan mobil dinas, ia snagat mendukung dilakukan pemotongan dan ia meminta harus dilakukan lelang bagi kendaraan yang sangat banyak. Secara umum biaya pemeliharaan harus dikurangi agar mobil dinas tidak membebani anggaran pemerintah serta penggunaannya juga perlu ditegaskan untuk keperluan dinas saja bukan untuk keperluan pribadi seperti jalan-jalan.

"Banyaknya anggaran yang tidak tepat guna itulah yang menghambat pembangunan selama ini, contohnya saja biaya perjalanan dinas Rp220 miliar dan apabila dipotong 50 persen maka bisa menggratiskan sekolah dan cukup itu. Betul kata Sutarmidji untuk dua pos anggaran itu saja sudah cukup karena SPP untuk sekolah negeri itu sekitar Rp150 miliar," tegasnya.

Pengawasan dari Legislatif terkait anggaran yang tidak efisien, Suryansyah menegaskan kalau setiap kali rapat badan anggaran pihaknya selalu menekankan dan memberikan masukan terkait masalah tersebut.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help