Satpol PP Tertibkan Kanopi di Gajah Mada, Beri Deadline Pemilik Bongkar Sendiri Kanopinya

Satpol PP Kota Pontianak bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak menertibkan sejumlah bangunan

Satpol PP Tertibkan Kanopi di Gajah Mada, Beri Deadline Pemilik Bongkar Sendiri Kanopinya
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Personel Satpol PP Kota Pontianak memberikan arahan pada pemilik ruko agar membuat lapak tak melebihi ketentuan dari kanopi yang ada, Jumat (14/9/2018). 

Citizen Reporter
Jimmy Ibrahim
Humas Pemkot Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak'>Satpol PP Kota Pontianak bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak menertibkan sejumlah bangunan di sepanjang Jalan Gajah Mada Pontianak, Jumat (14/9). Sasaran penertiban ditujukan bagi bangunan-bangunan berkanopi melebihi dari ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2004.

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana menegaskan, pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang telah dilakukan oleh pemilik bangunan.

Baca: Ini Rincian Formasi Penerimaan CPNS di Sekadau 2018

“Misalnya, kanopi teras yang diizinkan hanya empat meter tanpa tiang, tetapi saat kami ke lapangan masih menemukan bangunan yang kanopinya melebihi dari aturan,” ujarnya.

Tidak hanya kanopi saja yang dibongkar, Adriana juga meminta barang-barang dagangan yang digelar di luar juga harus masuk ke dalam.

“Kami berikan deadline paling lambat hari Minggu (16/9) ini,” ucapnya.

Dari hasil operasi penertiban ini, lanjut dia, mereka yang bangunannya telah melanggar aturan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Pada hari Senin (17/9) petugas akan kembali meninjau lokasi-lokasi yang sudah di-BAP, apakah sudah membongkar bangunan kanopinya atau belum. “Apabila belum juga dibongkar, maka akan kita tindak tegas dengan penertiban dan barang-barang dagangannya akan kita angkut,” sebut Adriana.

Selain tindakan penertiban, para pelanggar Perda ini juga akan diajukan ke pengadilan pada hari Rabu (19/9) untuk dijatuhi sanksi tindak pidana ringan (tipiring). “Sanksinya berupa denda atau kurungan,” ungkapnya.

Menurut Adriana, para pemilik bangunan pada dasarnya tidak berkeberatan untuk membongkar kanopinya sebab mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar aturan. “Penertiban ini tidak hanya sampai di sini tetapi akan terus berlanjut,” pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help