Pemilu 2019

Peserta Pemilu Terancam Didiskualifikasi Jika Tak Laporkan Hal Ini

Ramdan menerangkan, untuk calon DPD RI sumber dana kampanye bisa dari perseorangan, kelompok, badan usaha non pemerintah.

Peserta Pemilu Terancam Didiskualifikasi Jika Tak Laporkan Hal Ini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Ketua KPU Prov Kalbar, Ramdan 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Peserta Pemilu 2019, baik dari Calon DPD RI, Parpol hingga dengan Bacalon Presiden dan Wakil Presiden diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye.

Karena jika tidak, maka akan terancam didiskualifikasi.

Ketua KPU Provinsi Kalbar, Ramdan menerangkan, untuk calon DPD RI sumber dana kampanye bisa dari perseorangan, kelompok, badan usaha non pemerintah.

Dikatakannya, jika dari perseorangan orang menyumbang dana kampanye bisa sampai Rp.750 juta, kalau bentuk kelompok dan badan usaha sampai Rp. 1,5 Milyiar.

Baca: Penerimaan CPNS 2018, Mempawah Dapat Kuota 144 Orang

"Terkait dengan si calon sendiri tidak ada batasan, dan hanya si penyumbang yang punya batasan," kata Ramdan, Jumat (14/09/2018).

Sedangkan untuk Parpol, diterangkannya besaran sumbangan perseorangan Rp. 2,5 Milyiar, kalau bentuk kelompok atau badan usaha Rp. 25 Milyiar.

"Untuk parpolnya sendiri tidak ada batasan tapi kalau pihak lain yang menyumbang ke parpol maka dibatasi," jelasnya.

Ramdan mengatakan, peserta pemilu harus menyampaikan laporan awal dana kampanye pada 23 September, termasuk juga untuk tim kampanye Presiden serta Wakil Presiden.

"Jika tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pada 23 September pukul 18.00 WIB bisa dilakukan pembatalan sebagai peserta pemilu, nanti ada mekanismenya," katanya.

Jika tidak ada melaporkan atau terlambat, Ramdan menuturkan KPU akan meminta klarifikasi kenapa terlambat atau tidak menyampaikan, maka akan dibuat berita acara kemudian berkoordinasi dengan Bawaslu.

Hasil klarifikasinya berita acara dibuat kronologis serta disampaikan ke KPU RI.

"KPU RI yang akan menentapkan apakah terlambat atau tidak menyampaikan bisa diterima atau tidak, dan KPU RI akan menetapkan, memutuskan pembatalan sebagai peserta pemilu diwilayah ketika yang bersangkutan tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye," ujarnya.

Baca: Nasya Arindy Ungkap Perasaannya Bisa Bertemu Marion Jola di Indonesian Idol Junior

Sebelumnya, Ramdan pun mengatakan KPU telah melakukan bimtek kepada Calon DPD maupun Parpol terkait dengan mekanisme pelaporan dana kampanye.

"Ada laporan awal dana kampanye, ada laporan sumbangan dana kampanye dan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye, jadi ada tiga jenis laporan ini yang harus disiapkan calon anggota DPD, dan inilah kita sampaikan kemarin kepada mereka termasuk operatornya karena pelaporan ini menggunakan sistem aplikasi yang dibuat KPU RI dan dinamakan Sidakam, sistem informasi atau aplikasi dana kampanye," tutupnya

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved