Heri Mustamin Tegaskan Pembahasan APBD Perubahan Deadlock Bukan Karena Tarik Menarik Kepentingan

Heri Mustamin bukan karena tarik-menarik kepentingan tapi memang lantaran waktunya yang telah direncanakan

Heri Mustamin Tegaskan Pembahasan APBD Perubahan Deadlock Bukan Karena Tarik Menarik Kepentingan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Plt Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Belum selesainya pembahasan APBD Perubahan 2018 oleh pihak Pemkot Pontianak dan DPRD, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin bukan karena tarik-menarik kepentingan tapi memang lantaran waktunya yang telah direncanakan awalnya tidak cukup sebab ada beberapa pos anggaran yang perlu di rasionalisasi.

"Tidak ada, kita tarik menarik kepentingan dalam pembahasan APBD Perubahan. Kita memang terkena pengaruh ekonomi secara nasional juga sehingga akan sangat mempengaruhi fiskal daerah juga," ujar Heri Mustamin saat diwawancarai, Jumat (14/9/2018).

Baca: Kuota CPNS Sintang 197, Bupati Jarot Segera Lakukan Rapat Susun Formasi

Heri menambahkan masalah APBD Perubahan memang pihaknya kemarin dalam pembahasannya ada kendala, khususnya waktu yang awalnya direncanakan dua hari tidak cukup. Kemudian masih ada beberapa persepsi berkaitan dengan rasionalisasi anggaran.

Tahun 2018 ini juga diprediksi pendapatan daerah kemungkinan akan turun. Sehingga ada beberapa pos anggaran yang dirasionalisasi.

Tak cukupnya waktu untuk membahas APBD Perubahan dua hari yang telah disiapkan lantaran banyak yang dievaluasi kembali. Jangan sampai yang di rasionalisasi itu justru anggaran-angaran untuk kebutuhan rakyat. Karena yang bisa di rasionalisasi itu adalah belanja-belanja pegawai seperti perjalanan dinas, anggaran rapat dinas. Itulah yang memungkinkan yang bisa di kurangi.

"Tapi kalua belanja-belanja yang bersifat infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan rakyat ramai itu kan masih perlu di evaluasi dan pertimbangkan secara dalam. Jadi itu saja masalahnya, tapi hari Senin nanti akan kita mulai lagi untuk mecoba mengsinkronisasi dengan ekskutif,"ujarnya.

Setidaknya menurutnya hampir 3 persen belanja langsung akan bergeser, oleh karena itulah DPRD tidak mau yang bergeser malah anggaran untuk pembangunan yang sifatnya beanfaat bagi masyarakat banyak.

"Hampir 30 OPD yang ada, kita akan lihat nanti apakah memang rasionalisasi dilakukan dan kita coba dulu ada belanja-belanja yang tidak urgent aja kita geser. Itu salah satunya contohnya tadi ada belanja pegawai, belanja perjalanan dinas, kemudian rapat dinas atau belanja yang tidak terlalu penting untuk masyarakat,"jelasnya.

Baca: Kuota CPNS Sintang 197, Bupati Jarot Segera Lakukan Rapat Susun Formasi

Rasionalisasi yang cukup memakan waktu ini tidak terlepas daari masalah tunjangan THR dan Gaji 13 yang diberikan pada pegawai, Syahroni berdasarkan aturan pemerintah pusat.

"Ada sebagian komponen THR dan gaji 13 itu yang memang sebenarnya di daerah belum siap. Nah ini perlu di cari jalan keluar karena itu harus di bayar. Walaupun bukan kewajiban tapi saya pikir karena itukan kebutuhan pegawai, yang mau tidak mau harus dilakukan mungkin nanti ada pergeseran angaran untuk menutupi belanja pegawai itu sendiri," pungkas.

Penulis: Syahroni
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved