Sidang Adjudikasi Dugaan Pemalsuan Surat Kesehatan, Burhan Tuding KPU Tak Lakukan Verifikasi

Sidang beragendakan pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon itu berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Sidang Adjudikasi Dugaan Pemalsuan Surat Kesehatan, Burhan Tuding KPU Tak Lakukan Verifikasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ADELBERTUS CAHYONO
Ketua KPU Kayong Utara, Rudi Handoko seorang diri menghadiri sidang adjudikasi penyelesaian sengketa sejumlah Bacaleg yang diduga memalsukan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang di Kantor Bawaslu Kayong Utara, Sukadana, Rabu (12/9/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Sejumlah Bacaleg yang diduga memalsukan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang menghadiri sidang adjudikasi di Kantor Bawaslu Kayong Utara, Sukadana, Rabu (12/9/2018).

Sidang beragendakan pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon itu berlangsung selama kurang lebih lima jam.

Baca: Sidang Adjudikasi Dugaan Pemalsuan Surat Kesehatan, Ini Tuntutan Para Bacaleg

Baca: Ketua KPU Kayong Utara Seorang Diri Hadiri Sidang Adjudikasi Bacaleg

Sekretaris DPC Partai Hanura Kayong Utara, Burhan menyebut KPU Kayong Utara tidak melakukan verifikasi berkas pendaftaran para Bacaleg ke Rumah Sakit Agoesdjam Ketapang.

"Dia cukup memverifikasi yang perbaikan saja, di BA (Berita Acara) nya jelas, verifikasi perbaikan, penjelasannya seperti itu," kata Burhan mewakili 16 Bacaleg yang mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Kayong Utara itu.

Bahkan, Burhan menuding KPU Kayong Utara tidak menuntaskan tahapan karena telah mengkategorikan perkara ini ke dalam tanggapan masyarakat.

Burhan meragukan perkara ini muncul karena ada tanggapan dari masyarakat.

Oleh karena itu, Burhan meminta Bawaslu Kayong Utara mencari kebenaran apakah betul ada tanggapan masyarakat ke KPU Kayong Utara.

"Jelas dalam aturan PKPU tanggapan masyarakat itu adalah orang beridentitas, jelas warga negara Indonesia, tapi kalau rumah sakit tidak punya KTP, kecuali direktur rumah sakit yang mewakili," ucapnya.

Penulis: Adelbertus Cahyono
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved