Caleg Dapil 1 di Coret KPU, PDI-P Adukan Keberatan Ke Bawaslu

Sikap yang diambil oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut, yakni dengan menyampaikan dokumen berkas penyelesaian sengketa

Caleg Dapil 1 di Coret KPU, PDI-P Adukan Keberatan Ke Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ M WAWAN GUNAWAN
Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sambas saat menandatangani berita acara pengumuman DCS di KPU Kabupaten Sambas. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS,- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Sambas, akhirnya resmi mengambil sikap atas hasil Keputusan KPU Sambas yang menyatakan Daftar Calon Sementara (DCS) PDI-P Dapil Sambas 1, nol atau kosong, Rabu (15/08/2018).

Sikap yang diambil oleh partai berlambang banteng moncong putih tersebut, yakni dengan menyampaikan dokumen berkas penyelesaian sengketa proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Sambas.

Baca: Pemkot Pontianak Laksanakan Pembinaaan dan Pengarahan Pada ASN Terkait Pelayanan Publik

Baca: Wasit Sepak Takraw Ahmad Jamalong Kembali Terpilih Wasit di Asian Games 2018

Hal tersebut, menjadikan langkah awal, dari sikap keberatan PDI-P atas keputusan KPU Sambas.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator Wilayah Sambas Darso seusai menyampaikan berkas ke Bawaslu Sambas.

“Keberatan dari PDI Perjuangan, kami laksanakan sesuai prosedur. Karena PDI Perjuangan merupakan parpol yang taat hukum. Dimana kami mengadu, menyampaikan, melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sambas, atas keputusan KPU Sambas terkait DCS di Dapil Sambas 1,” ujarnya, Selasa (14/8).

Dalam kesempatan tersebut, Darso melaporkan sikap keberatan PDI-P didampingi oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Sambas, Rudi Danuar, serta pengurus partai lainnya yakni Ferdinand dan sejumlah caleg dari PDI Perjuangan Sambas.

Darso menilai, apa yang dilakukan oleh KPU Sambas pada saat penyampaian Berita Acara (BA) Hasil Penelitian Perbaikan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Sambas Pemilu 2019, Sabtu kemarin kurang bijak.

Menurutnya, dalam pembacaan SK berkas calon legislatif Dapil Sambas 1 PDI P, nol atau kosong.

Ia menambahkan, seharusnya, KPU Sambas bisa menyebutkan jika PDI Perjuangan terdapat satu orang calonnya di Dapil Sambas 1. Yang administrasinya tentang surat ketarangan kesehatan jiwa, disampaikan pada 1 Agustus atau sudah lewat waktu, artinya harus dengan sedetail mungkin.

“KPU sebagai penyelenggara Pemilu, memiliki cara yang baik dalam menyampaikan. Paling tidak secara dewasa, sampaikan saja kalau ada calon yang belum lengkap," ungkapnya.

"Belum lagi, karena gara-gara satu orang, ada hak-hak orang lain yang dikorbankan karena terkena dampaknya. Dan yang harus diketahui, kasus yang terjadi di PDI-P Sambas, juga terjadi di sejumlah parpol lainnya tanpa saya harus menyebutkan nama parpolnya, dan disitu masih ada kebijakan dan ini diperbolehkan oleh aturan yang berlaku,” jelasnya.  

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved