Bambang Ganevo Sebut Alasan Kantor DPRD Tak bisa Dibangun

"Karena dalam perjalanannya ternyata tidak ditemukan masalah, pihak Kepolisian mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan atau SP3."

Bambang Ganevo Sebut Alasan Kantor DPRD Tak bisa Dibangun
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Ketua DPRD Kubu Raya Bambang Ganefo (tengah) 

Laporan Wartawan Tribunpontianak , Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Ketua DPRD Kubu Raya, Bambang Ganevo mengatakan, persoalan yang menghampat proses pembangunan kantor DPRD Kubu Raya, dikarena tidak adanya Peraturan Bupati (Perbub) tentang penunjukan lahan pembangunan. Dan menurutnya pemebebasan lahan juga sempat terganjal oleh masalah hukum.

"Perencanaan pembangunan sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 dan penganggaran pembangunan kantor DPRD Kubu Raya juga sudah dilakukan. Pada tahun 2015 pemda menganggarkan 10 milyar, dalam perjalanan, ada laporan masyarakat terkait proses pembebasan lahan tersebut yang dianggap bemasalah," ujar Bambang.

Baca: Sujiwo Akan Bangun Kantor DPRD di Masa Pemerintahannya Nanti

Baca: Jelang Hari Raya Idul Adha, Ponpes Nurul Jadid Datangkan Hewan Kurban dari Madura

Laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran dalam pembebasan lahan kantor DPRD yang berada di Parit Haji Muksin bahkan diakuinya sempat berlanjut sampai ke pihak Kepolisian Polda Kalbar.

Namun diakuinya pula di tahun 2015 akhir, hasil dari penyelidikan dari pihak Kepolisian Polda Kalbar menyatakan, proses pembebasan lahan untuk pembangunan kantor DPRD tersebut tidak ada masalah.

"Karena dalam perjalanannya ternyata tidak ditemukan masalah, pihak Kepolisian mengeluarkan surat pemberhentian penyelidikan atau SP3. Jadi, soal lahan sudah clear, tidak ada masalah," lanjutnya.

Kemudian menurut dia tahun 2016 perencanaan pembangunan kantor DPRD di lanjutkan lagi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, kata dia kembali mengusulkan rancangan anggaran pembangunan senilai Rp20 milyar ke DPRD, dengan sistem penganggaran periodik atau multi years.

"Ditengah perjalanan, rencana pembangunan kantor DPRD kembali tertunda. Pasalnya, proyek pembangunannya tak bisa di lelang, karena tidak ada Peraturan Bupati tentang penunjukan lahan untuk pembangunan kantor DPRD tersebut," tutupnya

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help