KOMPAS Dorong Sekadau Menuju Kabupaten Layak Anak
Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) menggelar Diskusi Publik di aula Gedung PKK, Jl. Merdeka Timur, Rabu (1/8).
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi | Editor: Rizky Zulham
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Sekadau (KOMPAS) menggelar Diskusi Publik di aula Gedung PKK, Jl. Merdeka Timur, Rabu (1/8).
KOMPAS terdiri dari unsur organisasi kepemudaan, organisasi wanita, keagamaan, adat hingga Forum Anak Daerah Kabupaten Sekadau dan lain sebagainya.
Koordinator I Kompas Suryati menuturkan, Diskusi Publik rutin dilakukan. Kemudian, kata dia, pihaknya juga melaksanakan Suara dan Aksi Warga Negara atau Citizen Voice and Action (CVA) di 15 desa di Kecamatan Nanga Taman, Belitang Hilir dan Sekadau Hilir. Hal ini dilakukan KOMPAS untuk mengumpulkan data di lapangan.
“Hasilnya kami rangkum untuk kemudian diajukan sebagai rekomendasi kepada pemerintah daerah,” ujarnya.
Baca: Performa Setan Merah Mengecewakan, Manchester United Lirik Zidane Gantikan Mourinho
Suryati juga mengatakan, tujuan dilaksanakannya Konsultasi Publik, yaitu untuk mendorong terwujudnya Sekadau menjadi Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan anggaran di Klaster 3 KLA, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
Ia berharap, rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah tersebut bisa terealisasi.
“Mudah-mudahan bisa berkelanjutan dan berguna bagi mereka yang memerlukan. Dengan begitu, diharapkan ada peningkatan derajat kesehatan,” ucapnya.
“Target 2019, inginnya ada penambahan lagi. Tapi, untuk sementara ini kami fokus mendampingi 15 desa,” sambungnya.
KOMPAS, kata Suryati, juga mendorong pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Kabupaten Layak Anak (KLA). Terlebih, pemerintah telah berkomitmen untuk mewujudkan Sekadau menjadi KLA.
“Kami mendorong pemerintah dan pihak swasta serta pihak lainnya untuk mewujudkan Sekadau menjadi KLA” pungkasnya. Sampai saat ini kegiatan KOMPAS masih disponsori oleh Uni Eropa lewat Wahana Visi Indonesia.
