Komisi B DPRD Sanggau Gelar Rapat Bersama Direksi PTPN XIII, Ini Hasilnya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hendri Chornelius

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU -Terkait dengan penghentian sementara operasional beberapa Pabrik Kelapa sawit dan pembelian TBS plasma oleh PTPN XIII di kabupaten Sanggau. Komisi B DPRD Sanggau menggelar pertemuan dengan jajaran Direksi PTPN XIII di Pontianak, Kamis (26/7/2018).

Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Sanggau, Jumadi, Wakil Ketua DPRD Sanggau, Usman, Ketua Komisi B DPRD Sanggau, Jana dan anggota, TP5K Sanggau, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau, Camat di wilayah kerja, Kepala Desa di wilayah kerja, tokoh adat, tokoh masyarakat, Ketua Forum Komunikasi KUD, perwakilan koperasi/KUD, perwakilan petani dan Direksi PTPN XIII dan jajaran manajemen.

Baca: Terinspirasi Sutarmidji, Pemuda 25 Tahun Ini Putuskan Terjun di Dunia Politik

Baca: Atbah Lepas Peserta Jalan Santai Bersama Seluruh OPD

Ketua Komisi B DPRD Sanggau, M Jana SH, menyampaikan, tiga point penting yang dihasilkan dari pertemuan tersebut diantaranya, meminta kepada Manajemen holding PTPN III (Persero) agar dapat melakukan pembayaran TBS petani plasma yang telah dibeli oleh PTPN XIII pada bulan Juni 2018 dan dapat dibayarkan paling lambat 3 Agustus 2018.

“Kedua, meminta kepada manajemen holding PTPN III (Persero) agar PTPN XIII tetap membeli TBS petani plasma pada tanggal TMT 1 Agustus 2018. Dan ketiga, meminta kepada manajemen holding PTPN III (Persero) agar dapat membantu PTPN XIII untuk memperbaiki pabrik Kelapa Sawit yang tidak memenuhi standar keamanan, ” tegasnya, Jumat (27/7) pagi.

Baca: Manajemen PTPN XIII Lakukan Langkah Strategis Pemulihan Kinerja Perusahaan

Baca: Yosep Heriyanto Nilai Pemerintah Pusat Lamban Benahi PTPN XIII

Politisi PDI Perjuangan Sanggau itu berharap, pihak Direksi dan manajemen PTPN melaksanakan apa– apa yang menjadi keinginan petani dan masyarakat. Untuk itu, ia meminta, persoalan yang dihadapi persoalan akibat ulah oknum di dalam perusahaan, jangan sampai merugikan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat sengsara.

“Intinya, ini persoalan internal, jangan libatkan petani, petani itukan tahunya hanya kerja kemudian terima hasil, kasihan mereka kalau harus dibebankan dengan persoalan yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan mereka, ” pungkasnya.