3 Truk Bawang Ilegal Diamankan, Dewan Sebut Pemerintah Tak Mampu Stabilkan Harga

Polres Mempawah telah berhasil mengamankan 3 buah truk pembawa bawang ilegal yang di sinyalir berasal dari wilayah perbatasan.

Penulis: Ferryanto | Editor: Rizky Zulham
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Mempawah dari fraksi Demokrat, Syakur 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ferryanto

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Polres Mempawah telah berhasil mengamankan 3 buah truk pembawa bawang ilegal yang di sinyalir berasal dari wilayah perbatasan, yang notabene berasal dari negara lain.

Syakur, anggota DPRD Kabupaten Mempawah dari Fraksi Demokrat sangat mengapresiasi pihak Kepolisian yang berhasil mengamankan barang selundupan tersebut hingga tidak tersebar. Kamis (26/07/2018).

Namun, dirinya pun cukup terheran karana barang selundupan yang berasal dari daerah perbatasan sanggup melalui beberapa kabupaten hingga ke Mempawah.

Baca: Polres Mempawah Telusuri Pemilik 3 Truk Bawang Ilegal

Ia mengatakan bahwa bila terus terjadi penyelundupan maka akan sangat merugikan daerah karena, pajak bea masuk menguap begitu saja, dan negara sangat di rugikan akan hal ini.

"Kalau dibiarakan, hal ini dapat merugikan daerah, karena daerah tidak mendapat kontribusi dari pengiriman barang-barang ini," ungkapnya

Namun, disi lain, iapun menilai bahwa penyelundupan beberapa komoditi seperti bawang ini terjadi akibat ketidak mampuan pemerintah dalam menstabilkan harga kebutuhan beberapa komoditi.

"Kalau di lihat saat ini Harga barang lokal naik, sementara ekspor murah, jadi ada indikasi penyuplai menjual dengan harga standar, dari sisi harga, masyarakat di untungkan, Tapi kalau di tinjau dari segi kesehatan, memang ada masalah juga, takut ada racun dan sebagainya karena tidak ada sertifikat Karantina kesehatan dan lain sebagainya karena barang ini masuk begitu saja,"ungkapnya.

Kemudian, di katakannya juga, hal ini di sebabkan karena Pemerintah daerah belum mengarah untuk menonjolkan prodak tanaman unggulan, hal ini di utarakannya berdasarkan pemaantauannya bahwa APBD untuk pertanian dinilai masih minim.

Oleh karena itu, iapun menyarankan untuk menggandeng kerjasama bilateral terkait perdagangan dengan negara tetangga untuk menekan angka penyelundupan.

"Saya rasa mungkin lebih baik kita adakan kerja sama bilateral antara kedua negara, tentang komoditi yang memang di Daerah tidak di fokuskan pengembangannya, jalau memang di kita tidak ada, di negara tetangga lebih murah, di buatkan regulasi saja, nantinya kitapun dapat melakukan pengiriman prodak yang disana tidak ada kita kirim, dari pada kucing - kucingan terus," pungkasnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved