Proses Pencalegan Dinilai Sulit, Ini Harapan Ketua PSI Kalbar Moch Sab'in pada Penyelenggara

Setidaknya kita berharap kemarin sudah ada keluar PKPU tentang syarat bacaleg, misal surat keterangan dokter boleh dari Rumah Sakit bahkan Puskesmas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Sejumlah pemohon surat keterangan kesehatan jiwa (SKKJ) mengantri di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Alianyang, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (10/7/2018) siang. Lebih dari 1000 pemohon SKKJ ini rela antri berjam-jam untuk memenuhi syarat mendaftar sebagai bakal calon legislatif. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPW PSI Kalbar, Moch Sab'in mengharapkan ada political will dari penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu untuk mempermudah proses pencalegan.

"Kalau saya secara pribadi dari kemarin tidak ada kendala, berproses dengan baik dan siapkan jauh hari karena memang diniatkan," katanya, Sabtu (14/05/2018).

Tentunya, kata dia,ia tidak bisa bicara dalam kapasitas pribadi, ada beberapa kader yang berproses hari ini.

"Setidaknya kita berharap kemarin sudah ada keluar PKPU tentang syarat bacaleg, misal surat keterangan dokter boleh dari Rumah Sakit bahkan Puskesmas, yang penting ada pejabat bersangkutan menandatanganinya. Hanya yang agak riskan menurut saya adalah surat keterangan jiwa, Kalbar hanya ada di Kota Pontianak dan Singkawang. Asumsi kita ini tidak akan ngejar, jumlah caleg ribuan dan hanya difasilitasi dua rumah sakit," terangnya.

(Baca: Bupati Janjikan Bonus Kepada Atlek Ketapang Peraih Medali Emas )

Bonang, sapaan akrabnya pun mengharapkan agar Bawaslu dan KPU memberikan kemudahan untuk para bacaleg mengurus persyaratan.

"Kita berharap Bawaslu dan KPU memberikan sedikit kemudahan, contoh ada beberapa rumah sakit daerah, Bawaslu dan KPU mengambil sikap, hadirkan dokter jiwa atau psikiater untuk saat proses pencalegan," terangnya.

Maka dari itu, Moch Sab'in pun mengharapkan ada political will dari pihak penyelenggara.

"Kita berharap ada political will yang bisa dilakukan KPU dan Bawaslu menyikapi, dan saya yakin prosesi jadwal yang ditetapkan KPU tidak akan sesuai jadwal," tutupnya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved