Editorial

Demi Kedaulatan RI

Dengan porsi saham di PT Freeport yang tidak lebih dari 10% menjadikan Indonesia hanya sebagai penonton.

Demi Kedaulatan RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Menteri ESDM Ignasius Jonan 

TRIBUNPOTIANAK.CO.ID - Jalan panjang pemerintah memperoleh kepemilikan 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) akhirnya membuahkan hasil. Kemarin (12/7), pemerintah menandatangani Head of Agrement (HoA) kesepakatan pokok-pokok divestasi saham Freeport Indonesia.

HoA tersebut antara lain menyebutkan divestasi 51% saham Freeport bisa dilakukan akhir Juli tahun ini. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Nilai transaksi divestasi saham tersebut sudah terkunci sebesar US$ 3,85 miliar. Angka ini jika dikonversikan ke Rupiah mencapai Rp55,4 triliun (kurs Rp14.400/USD). Dengan 51% saham senilai Rp55,4 triliun, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum (Persero) menjadi pengendali perusahaan yang telah mengeruk kekayaan alam Indonesia selama hampir lima dekade itu.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka keseluruhan kesepakatan dengan Freeport-McMoran Inc yang meliputi divestasi 51% saham, perubahan dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah dapat diselesaikan. Termasuk komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di dalam negeri.

Oleh sebab itu, PTFI mendapatkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi maksimal 2X10 tahun. Artinya masa operasinya yang habis pada 2021 akan diperpanjang sampai 2041. Dengan kepastian investasi dan operasi hingga 2041, Freeport-McMoRan Inc, menjanjikan setoran dividen USD 60 miliar atau setara Rp 861,8 triliun ke pemerintah.

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pokok-pokok perjanjian ini selaras dengan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika, yang terjadi pada 12 Januari 2018 di mana pemerintah daerah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika secara bersama-sama akan memiliki hak atas saham PT Freeport sebesar 10%.

Inilah kesuksesan terbesar pemerintahan Jokowi di bidang penguasaan kembali sumberdaya alam. Sebelumnya, pada awal tahun 2018, Blok Mahakam, penghasil gas terbesar di Indonesia juga beralih ke negara yang diwakili PT Pertamina (persero) setelah habis masa kontraknya di tangan perusahaan asal Prancis, Total E&P.

Prosesnya pun melalui negosiasi yang cukup panjang meski tidak sealot Freeport Indonesia. Freeport mendapat banyak fasilitas melalui Kontrak Karya-nya sejak 1967. Kontrak Karya ini yang membuat Freeport bisa menguasai segala lini pertambangan di dalamnya tanpa perlu melakukan klarifikasi konkrit kepada pemerintah Indonesia.

Dengan porsi saham di PT Freeport yang tidak lebih dari 10% menjadikan Indonesia hanya sebagai penonton. Jeroan Freeport Indonesia tidak diketahui pasti. Apakah emas, perak, dan tembaga yang dihasilkan selama ini benar-benar seperti yang dilaporkan ke pemerintah? Apakah ada hasil tambang lain yang tidak masuk laporan Freeport?

(Baca: Waroeng Balek Kampoeng Kembali Hadirkan Promo Greget, Buy 2 Get 1 )

Karena itu, tercapainya perjanjian Indonesia menguasai saham mayoritas di PTFI patut kita syukuri bersama. Apresiasi atas kegigihan Presiden Joko Widodo, yang selama kurang lebih 3,5 tahun memerintah negeri ini sukses melakukan negosiasi walau sangat alot. Satu demi satu alasan Freeport dipatahkan.

Hal ini telah mengembalikan kedaulatan Indonesia atas kekayaan alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Freeport, seperti halnya Blok Mahakam diharapkan bisa menjadi tonggak untuk mengembalikan kedaulatan atas kekayaan alam ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Sesuai dengan amanat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di sisi lain, mengutip Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Riyatno, hasil akhir perundingan divestasi saham Freeport tersebut akan berpengaruh pada iklim investasi dalam negeri. Hasil negosiasi yang sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak akan membuat investor lain juga akan merasa tenang terhadap investasinya di Indonesia. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help