Aktivis Gerakan Masyarakat Maju DPD RI

Citizen Reporter
Muhammad Syukron
Aktivis Nu pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tokoh muda dan juga aktivis dalam gerakan pemberdayaan dan advokasi masyarakat Muhammad isa menyatakan sikap untuk maju menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Kapimantan Barat.

Dia mengatakan banyak permasalahan yang terjadi di Kalimantan Barat yang harus segera di benahi.

Seperti kemiskinan, pengangguran, menjadi alasan utama dirinya untuk maju menjadi anggota DPD RI dengan gerakan Bekerja Untuk Perubahan.

Baca: Pemkot Pontianak Gelar Upacara Hari Berkabung Daerah Kalbar

Baca: TERPOPULER - Ahok Tak Ajukan Pembebasan Bersyarat Hingga Kapolres Diduga Selingkuhi Polwan

Baca: MUI Kalbar Mantapkan Persiapan Jelang Rakerda

“ Dua hal mendasar yang menjadi alasan saya untuk maju menjadi anggota DPD adalah pertama karena amanah (penugasan) dari organisasi gerakan kemasyaratan, kedua masih banyak rakyat Kalimantan Barat yang miskin. Dan satu lagi, rusaknya hutan di Kal-Bar", ungkap Isa usai mendaftar KPU Kal-Bar Jalan Suberkah, Pontianak, rabu, 11/07/2018, di kantor KPU.

Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan, "hasil pemeriksaan verifikasi administasi dan Vaktual dinyataan memenuhi syarat tanpa ada kekurangan, serta dinyakan berhak manjadi salah satu calon DPD RI 2019-2024 Dapil Kalbar.

Pria kelahiran Singkawang ini merupakan satu-satu aktivis muda yang maju DPD RI dari 23 DPD dapil Kal-Bar. Ia sudah lebih dari 25 tahun mengabdikan dirinya bekerja dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Muhammad Isa merupakan sosok bersahaja yang dilahirkan 44 tahun lalu ini telah memanfaatkan separuh perjalanan hidupnya untuk mendorong perubahan.

Mantan Ketua GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Pontianak tahun 1996-1999 ini ikut aktif dalam berbagai aksi perubahan saat Gerakan Reformasi 1998.

Pasca Reformasi, bersama kawan-kawan seperjuangannya mendirikan LSM Gemawan 1999, Elpagar pada 2004, FORMTURA-Forum Masyarakat Pantai Utara (2000), JARI Borneo Barat (2000), Agrarian Watch Kalbar (2001), Lembaga Kajian Masyarakat Kota Singkawang (2001), Pokja Pembaharuan Desa (2003) KAIL-Konsorsium Anti-Illegal Logging (2006), Swandiri Institute (2012), Komite Komunitas Demokrasi Sanggau (KKDS-2012), FP3-Forum Peduli Pelayanan Publik Kota Pontianak (2014), FPP-Forum Pengawas Pembangunan Kayong Utara (2014),

Selain itu ia juga aktif sebagai Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat. Secara professional ia pernah menjadi Anggota KPU Provinsi Kalbar periode 2008-2013, Koordinator Sekolah Demokrasi Sanggau 2011-2014, Manager Program Pemberdayaan BRR NAD-Nias 2006-2008, dan penanggungjawab berbagai program kerjasama internasional di Kalbar sejak tahun 1999.