Home »

Video

Berita Video

Tarif Pajak Pelaku UMKM Turun, DJP Kalbar Harap Kesadaran Membayar Pajak Meningkat

Sebelumnya pelaku UMKM harus membayar tarif pajak sebesar 1 persen sebelum diluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Slamet Sutantyo mengatakan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM 0,5 persen.

Sebelumnya pelaku UMKM harus membayar tarif pajak sebesar 1 persen sebelum diluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

PP ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Slamet mengaku saat ini sekitar 30 ribuan pelaku usaha di Kalbar yang mengikuti skema Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mendapat insentif dalam membayar pajak.

Pajak tersebut dikenakan atas omzet maksimal UMKM yang mencapai Rp 4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan berlaku efektif per 1 Juli 2018. Peluncuran tarif pajak UMKM ini berlangsung di Jawa Timur (Jatim) Expo, pada Juni lalu.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help