Kenakan Tarif PPh Final 0,5 Persen, Ini Harapan Pemerintah

Pertama, penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Kenakan Tarif PPh Final 0,5 Persen, Ini Harapan Pemerintah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MASKARTINI
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Slamet Sutantyo (tengah) saat melakukan press conference. 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat, Slamet Sutantyo mengatakan adapun pokok-pokok perubahannya, ada dua.

Pertama, penurunan tarif PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Kedua, mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen untuk wajib pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun, untuk wajib pajak Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun dan untuk wajib pajak Badan berbentuk Perseroaan Terbatas selama 3 tahun.

Harapan pemerintah melalui pemberlakuan PP kata Slamet pertama, beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Baca: Bandnya Sering Disandingkan, Pasha Ungu Tantang Ariel Noah Konser 4 Jam Tanpa Jeda dan Tanpa Oksigen

Kedua, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial dan ketiga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

PP diluncurkan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM 0,5 persen.

Sebelumnya pelaku UMKM harus membayar tarif pajak sebesar 1 persen sebelum diluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP ini sebagai pengganti atas PP Nomor 46 Tahun 2013.

Penulis: Maskartini
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help