Citizen Reporter

PKC PMII Kalbar Siap Kawal Bacaleg Eks Koruptor

PMII Kalbar serius ingin mengawal bacaleg eks koruptor di Kalimantan Barat baik di tingkat RI, Provinsi dan Kabupaten Kota

PKC PMII Kalbar Siap Kawal Bacaleg Eks Koruptor
ISTIMEWA
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar, Muammar Kadafi. 

Citizen Reporter

Biro Pres PKC PMII Kalbar, Arifuddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Disahkan nya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan Eks Koruptor Nyaleg menuai pro-kontra dari berbagai kalangan, baik dari tokoh nasional, pengamat politik, serta kalangan aktivis.

Melihat polemik yang terus menjadi headline di media massa maupun elektronik itu, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kalbar, Muammar Kadafi, juga angkat bicara.

"Kami sangat mendukung penuh Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI, terkait larangan Eks Koruptor Nyaleg, ini sebuah peraturan yang cemerlang, logikanya masa calon perwakilan rakyat mantan koruptor, kalau setelah terpilih menjadi koruptor itu persoalan lain yang penting awalnya bukan koruptor," katanya.

(Baca: 58 Kepala Keluarga di Desa Mantoman dapat Bantuan Listrik Bertenaga Surya )

Kadafi juga menyatakan bahwa, PMII Kalbar serius ingin mengawal bacaleg eks koruptor di Kalimantan Barat baik di tingkat RI, Provinsi dan Kabupaten Kota.

"Kami akan segera mengirim surat audiensi Kepada KPU Provinsi Kalbar menyikapi Peraturan ini, karena ada beberapa nama DPRD yang tersandung kasus telah kita kantongi," ujarnya.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan dan mengunggah di laman resmi nya terkait Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Sabtu, 30 Juni 2018.

Diantaranya berisi larangan bagi eks napi korupsi menjadi caleg yang tertuang di pasal 7 ayat (1) poin h yang berbunyi, "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi,".

Penulis: Bella
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help