Pilgub Kalbar

Penyebab Golput Warga Perbatasan, Ini Kata KPU dan Bawaslu Kalbar

Kami akan terus melakukan sosialisasi yang intensif ke masyarakat Perbatasan, dan daerah lainnya.

Penyebab Golput Warga Perbatasan, Ini Kata KPU dan Bawaslu Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FILE
Komisioner KPU Kalbar, Trenggani. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU – Pasca pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar, pada tanggal 27 Juni 2018, tidak semua masyarakat Kapuas Hulu yang menggunakan hal pilihnya atau disebut Golput. Seperti kejadian di tiga tempat pemilihan suara (TPS) wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu, di TPS 03 Dusun Piyam, Desa Titin Peninjau, Kecamatan Empanang, terus TPS 01 dan TPS 02 di Desa Semuntik, Kecamatan Badau. 

Menyikapi persoalan tersebut, Komisioner KPU Provinsi Kalbar Trenggani menyatakan, ketika mengetahui informasi adanya masyarakat Perbatasan tidak mengikuti pemilihan, dirinya langsung turun ke lokasi tiga TPS itu.

 “Ternyata setelah kami datang ke TPS 01 dan TPS 02 di Desa Semuntik, Kecamatan Badau, sudah ada persiapan untuk melakukan pemilihan, karena seluruh personil sudah ada dilokasi TPS, dan tinggal pelaksanaan pemilihan saja,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (7/7/2018).

(Baca: Kelelahan, Penonton Asal Pontianak Ini Tidur di Bawah Bangku Istora Senayan )

 Trenggani menjelaskan, namun pada saat ingin melakukan pemilihan atau pencoblosan, di daerah tersebut ada gejolak, sehingga masyarakat disana tidak mau memilih. “Jadi kami lihat dari segi aturan itu tidak melanggar,” ucapnya.

 Untuk kedepannya, KPU berkomitmen pada saat pemilihan pemilihan legislatif dan presiden dan wakil presiden tahun 2019, terus supaya tidak ada lagi kejadian golput di daerah Perbatasan atau daerah lainnya.

 “Kami akan terus melakukan sosialisasi yang intensif ke masyarakat Perbatasan, dan daerah lainnya. Kebetulan saya yang menanggani masalah sosialisasi tersebut. Dengan diharapkan, tidak ada lagi kejadian golput di Perbatasan  dan daerah lainnya,” ungkapnya.

 Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza menilai bahwa, sejauh ini fakta yang ditemukan di lapangan adalah, ada surat dari masyarakat disana dan isi surat tersebut masyarakat tidak ingin terlibat dalam proses pilkada, karena merasa kecewa terhadap proses pembangunan yang sudah sekian lama diabaikan oleh pemerintah.

 "Jadi mereka mengatakan harus golput. Ketika kejadian golput kita langsung mengecek kelapangan, apakah KPU melaksanakan pelayanan Penyelenggaran pemungutan suara atau tidak. Ternyata KPU lakukan pemungutan suara, dan ternyata masyarakatlah yang memiliki atau golput," ujarnya.

 Atas kejadian tersebut, Faisal juga menegaskan tidak ada kesalahan dari KPU, tetapi hanya saja kurangnya kesadaran politik warga, sehingga tidak mau memilih. Apa lagi tidak bisa dipaksakan karena sudah menjadi pilihan masyarakat.

 “Untuk langkah kedepannya adalah, peran semua pihak karena bukan soal pemilu saja, tapi juga soal pembangunan yang tidak pernah dirasakan oleh masyarakat setempat,” ungkapnya. 

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved