Pemkab Sekadau Teken MoU APIP dan APH

Bupati Sekadau, Rupinus menyambut baik adanya kerjasama pengawasan APIP dan APH.

Pemkab Sekadau Teken MoU APIP dan APH
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sekadau Rupinus menandatangani kesepakatan kerjasama aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) tingkat kabupaten dan kota se Kalbar yang dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (3/7). 

Citizen Reporter

Humas Pemkab Sekadau

Hartono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau Rupinus menandatangani kesepakatan kerjasama aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum (APH) tingkat kabupaten dan kota se Kalbar yang dilaksanakan di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Selasa (3/7).

Penandatanganan perjanjian itu merupakan amanat pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan merupakan rangkaian tindak lanjut amanat dari pasal 6 nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kejaksaan dan Polri tentang koordinasi APIP dengan APH terkait penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemda yang telah ditandatangani pada tanggal 10 Nov 2017 di Jakarta lalu.

Baca: Wah, Anggota Dewan Tak Ada Batasan Untuk Jadi Caleg

Bupati Sekadau, Rupinus menyambut baik adanya kerjasama pengawasan APIP dan APH.

“Ini sebuah langkah maju dalam mendukung percepatan pembangunan di daerah,” ujarnya ditemui usai kegiatan.

Menurutnya, MoU tersebut strategis karena APIP dan telah telah mencapai kata sepakat untuk mengedepankan penyelesaian permasalahan dalam penyeelnggaraan pemda secara administratif. Sehingga, penegakan pidana merupakan upaya terakhir dalam menilai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan.

“Koordinasi APIP dan aPH dalam penanganan pengaduan masyarakat seperti yang telah dituangkan dalam PKS sebagai bentuk pemantapan tekad bersama dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih dalam penanganan pengaduan masyarakat,” ucapnya.

“Menghindari adanya perasaan khawatir atau was-was oleh penyelenggaraan pemerinrah daerah dalam bertindak karena takut melakukan kesalahan administrasi yang kemudian dapat dipidanakan,” timpal Rupinus.

Halaman
12
Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help