Pilgub Kalbar

Partisipasi Pemilih di Ketapang Dinilai Masih Rendah, Ini Angkanya

Mereka harus terus bekerja maksimal meningkatkan partisipasi pemilih di Ketapang pada Pemilu mendatang

Partisipasi Pemilih di Ketapang Dinilai Masih Rendah, Ini Angkanya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SUBANDI
Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus saat diwawancarai awak media di ruang kerjanya, Rabu (3/1/2018).   

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Terkait jumlah pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalbar 2018 di Ketapang di Ketapang hanya 229.845. Pada hal jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 335.723 belum termasuk pemilih yang memilih menggunakan KTP.

Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus menilai partisipasi pemilih pada Pemilu di Ketapang sebanyak itu masih rendahnya. Sebab itu persoalan ini harus disikapi dan menjadi cambuk bagi penyelenggara Pemilu untuk meningkatkannya.

“Khususnya KPU (Komisi Pemilihan Umum-red) Kabupaten Ketapang. Mereka harus terus bekerja maksimal meningkatkan partisipasi pemilih di Ketapang pada Pemilu mendatang,” kata Budi kepada awak media di Ketapang, Jumat (6/7).

(Baca: Pelajaran bagi Orangtua! Tertinggal Karena Lupa, Balita Tewas dalam Mobil Akibat Heatstroke )

Ia menjelaskan jika berdasarkan DPT dan pengguna hak pilih tersebut. Artinya ada 105.878 bahkan lebih masyarakat di Ketapang yang tak menggunakan hak pilihnya atau golput. “Kita harap persoalan ini nantinya bisa diekan,” ucapnya.

Menurutnya tingginya angka golput di Ketapang disebabkan banyak faktor. Sepengetahuannya di antara penyebabnya yakni karena masyarakat tidak ada di tempat. Lantaran pada hari pencoblosan merupakan hari libur.

Sehingga dimanfaatkan untuk berliburan ke luar kota seperti pantai. “Persoalan ini tentu karena kurangnya kesadaran masyarakat yang tak mencoblos. Terutama tentang pentingnya menggunakan hak pilih pada Pemilu,” ujarnya.

Budi menambahkan persoalan lain yang didengarnya karena persoapan petugas penyelenggara tingat bawah. Bahwa banyak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan pemilih atau C6 kepada yang berhak atau pengguna hak pilih.

Lantaran tak mendapatkan C6 atau undangan maka warga itu tidak hadir. Kemudian ada juga warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada hal memenuhi syarat. ia mengetahui persoalan ini karena ada warga langsung menyampaikan padanya.  

“Jadi kedepan kita minta semua jajaran penyelenggara Pemilu harus professional. Kita yakin semua penyelenggara sudah bekerja secara maksimal. Namun faktanya banyak C6 tak sampai pada yang berhak. Maka ini harus dievaluasi nantinya,” sarannya.

Halaman
12
Penulis: Subandi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved