Kenaikan Tarif Angkutan Udara dan Beberapa Komoditas Bahan Pangan Sumbang Inflasi

Inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2018 tercatat sebesar 1,36 persen month to month (mtm) atau 3,46 persen year on year (yoy).

Kenaikan Tarif Angkutan Udara dan Beberapa Komoditas Bahan Pangan Sumbang Inflasi
Ilustrasi pedagang sayur
Pedagang sayur

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2018 tercatat sebesar 1,36 persen month to month (mtm) atau 3,46 persen year on year (yoy).

Inflasi Provinsi Kalimantan Barat pada Juni 2018 mengalami kenaikan terutama karena kenaikan tarif angkutan udara dan harga beberapa komoditas bahan pangan.

Secara bulanan, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalbar, Prijono mengatakan inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 1 ,36% (mtm) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 0,59 persen (mtm).

Baca: 5 Cerita Luar Biasa Tentang Karma di Kehidupan Nyata, Apa yang Ditanam Itu yang Dituai

Sementara itu, secara tahunan, inflasi IHK Provinsi Kalimantan Barat sebesar 3,46 persen (yoy) juga lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK nasional yang tercatat sebesar 3,12 persen (yoy).

Kenaikan tarif angkutan udara disebabkan oleh meningkatnya permintaan seiring dengan kegiatan mudik pada periode Lebaran.

Adapun kenaikan harga komoditas bahan pangan terutama disumbang oleh telur ayam ras, sawi hijau, wortel, kangkung.

Kenaikan harga telur ayam ras disebabkan oleh meningkatnya permintaan. Kenaikan harga wortel disebabkan oleh menurunnya pasokan dari luar Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun kenaikan harga sawi hijau dan kangkung disebabkan oleh menurunnya pasokan dari produsen lokal sehubungan dengan periode libur Lebaran.

Ke depan, kata Prijono tekanan harga diperkirakan masih akan terjadi, namun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan bulan lalu, seiring dengan telah berlalunya momen Hari Raya Idul Fitri.

Baca: Hari Ini KPU Kayong Utara Gelar Pleno Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2018

Namun demikian, dampak lanjutan (multiflier effect) kenaikan harga BBM non subsidi juga perlu menjadi perhatian.

Selain itu, terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu diperhatikan yaitu, pertama penyesuaian harga komoditas administeredprices Iain seiring peningkatan harga minyak dunia.

Kedua, penyesuaian batas bawah tiket angkutan udara, ketiga Kebakaran lahan dan bencana asap, keempat Anomali cuaca yang dapat mengganggu distribusi pasokan bahan pangan.

Kelima wacana kenaikan gaji PNS yang dapat meningkatkan ekspektasi harga, serta dan ke enam stabilitas keamanan pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Dalam rangka pengendalian inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat akan terus memperkuat koordinasi kebijakan.

Penulis: Maskartini
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help