Buka Gebyar Pengawasan Pemilu Partisipatif, Ini Harapan Pj Gubernur Kalbar

Citizen Reporter

Staf Humas Pemprov Kalbar

Randa Gusmahari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pejabat (Pj) Gubernur Kalbar Drs Dodi Riyadmadji MM membuka acara Gebyar Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka persiapan pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2018 di Aula Pontianak Convention Center (PCC) Pontianak, Sabtu (23/6/2018).

Dalam kesempatan itu, Dodi menyampaikan kepada para penyelenggara Pilkada baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota yang turut serta dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

“Kita hendaknya harus dapat meyakinkan Masyarakat di wilayah masing-masing agar berfikir positif dan rasional terhadap Issue Negatif serta masyarakat harus mengedepankan tujuan negara yakni mewujudkan Pemerintahan yang demokratis,” ungkapnya.

Baca: Siap Hadapi Pilkada Serentak, Polsek Sekadau Hilir Cek Kesiapan Personil Pasca Libur Lebaran

Ia mengimbau jelang Pilkada banyak bermunculan hal provokatif di kalangan masyarakat. Provokasi tersebut bertujuan untuk mengagalkan pilkada seperti surat suara yang sudah tercoreng, money politik, jual beli suara dan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut dia, perlu dipersiapkan secara mantap langkah-langkah yang harus di lakukan baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam menginventarisasi permasalahan yang kemungkinan harus ditangani pada saat pelaksanaan Pilkada serentak.

“Untuk itu, kepada seluruh stakeholder yang terkait agar nantinya dapat berkoordinasi dan komunikasi terus dibangun baik secara vertikal maupun horizontal antar masing-masing sektor,” pintanya.

Sejalan dengan pemahaman terhadap berbagai aspek kehidupan politik itu, kata Dodi, kaitannya dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Serentak tanggal 27 Juni yang akan datang. Maka, partai politik merupakan satu diantara penentu suksesnya penyelenggaraan Pemilukada tersebut.

“Pemerintah beserta aparat keamanan (Polri dan TNI-red) dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator, mengawal pelaksanaannya agar suksesnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan azas demokrasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Dodi juga berharap seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat senantiasa berupaya lebih mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan bangsa, negara dan masyarakat di atas kepentingan kelompok serta golongan.

"Selalu junjung tinggi etika politik dan budaya politik yang santun, berpihak kepada masyarakat, menunjukan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat dan terhormat. Seluruh unsur terkait, mari kita bersama-samawujudkan Pilkada serentak yang aman, tertib, damai dan lancar,” tandasnya.