Terkait Tarif Rujukan, Ini Penjelasan Diskes Kapuas Hulu

Masyarakat yang mengeluh soal tarif rujukan ini tinggi adalah mereka yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Herberia Karo Sekali menyatakan sejak tahun 2013, Pemda telah menetapkan peraturan daerah (Perda), tentang retribusi pelayanan kesehatan di Kapuas Hulu.

"Perda tersebut juga mengatur mengatur tarif rujukan bagi masyarakat di wilayah kecamatan yang tinggalnya jauh dari rumah sakit," ujarnya kepada wartawan, Selasa (12/6/2018).

Herberia menjelaskan, tarif yang dikenakan bervariasu, dengan memperhitungkan jarak tempuh, biaya jasa sarana, biaya jasa supir dan biaya jasa paramedis. "Ini ada hitung-hitungannya, dan khusus untuk pasien umum," ucapnya.

(Baca: H-4 Lebaran Harga Sembako dan Kebutuhan Pokok Lainnya Terkendali  )

Namun tarif tersebut kata Herberia, tidak dibebankan kepada masyarakat yang sudah menjadi kepsertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena jika tidak ingin dikenakan tarif rujukan, maka masyarakat harus menjadi peserta BPJS kesehatan.

"Masyarakat yang mengeluh soal tarif rujukan ini tinggi adalah mereka yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Soalnya masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan dipastikan pelayanannya gratis," ujarnya.

Herberia menilai, selama ini masih ada masyarakat yang kurang paham dengan adannya tarif rujukan ke rumah sakit, sehingga masyarakat selalu mengeluh soal tarif ini. "Rencananya tahun ini Perda tersebut akan direvisi kembali. Karena biaya yang telah ditetapkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Yang jelas tarif rujukan itu bisa naik kembali," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved