Dorong RUU Kewirausahawan Pro UMKM, Hipmi Kalbar Usulkan Perubahan 65 Poin

Ketiga, keterlibatan pengusaha nasional yang ada di daerah sebagai subjek dan objek pembangunan.

Dorong RUU Kewirausahawan Pro UMKM, Hipmi Kalbar Usulkan Perubahan 65 Poin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalbar, Denia Yuniarti Abdussamad 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kalimanta Barat Denia Yuniarti Abdussamad mengatakan jumlah pelaku usaha mikro di Indonesia khususnya Kalbar masih sangat minim. 

Mewakili Kalbar bersama rombongan Ketua Umum HIPMI Pusat, Bahlil Lahadalia menghadiri Rapat Dengar Pendapat mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kewirausahawan di Hadapan Angggota DPR RI Komisi 1, Denia berharap segera terealisikannya UUD Kewirausahawan.

RUU Kewirausahaan Nasional kata Denia harus dirumuskan untuk tiga tujuan strategis. Pertama, mempercepat lahirnya lebih banyak wirausaha pemula dari kalangan pemuda. 

Kedua, mewadahi naik kelasnya wirausaha mikro ke usaha kecil, dari usaha kecil ke menengah, dan dari usaha menengah ke besar. Ketiga, keterlibatan pengusaha nasional yang ada di daerah sebagai subjek dan objek pembangunan.

(Baca: Politik Uang Bermodus THR Saat Lebaran, Ini Langkah Bawaslu )

Dari total 258 poin Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di dalam draft RUU Kewirausahaan Nasional, HIPMI kata Denia mengusulkan perubahan pada 65 poin.

Diantara poin strategis usulan HIPMI tersebut yaitu ketentuan bagi Pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kewirausahaan sekurang-kurangnya 5 persen dari APBN dan APBD (Pasal 28 ayat (4) RUU Kewirausahaan Nasional).

Kemudian, Ketentuan bagi bank umum untuk mengalokasikan 40 persen kredit pembiayaan kepada UMKM (Pasal 34 ayat (3) RUU Kewirausahaan Nasional). Ini point penting, agara terjadi keberpihakan dari pihak perbangkan dalam mendorong kemudahan ber wirausaha di Indonesia. 

(Baca: Ngaku Petinggi Polda, Polisi Ciduk Tiga Orang Yang Tipu Calon Polisi )

Berikutnya, ketentuan untuk pemerintah melakukan afirmasi kepada pengusaha nasional, untuk mewadahi naik kelasnya pengusaha menengah ke pengusaha besar yang berkomitmen terhadap pembangunan bangsa. (Pasal 37 ayat 1 RUU Kewirausahaan Nasional)

Poin lainnya, terkait ketentuan untuk mengatur investasi yang masuk ke daerah dengan untuk menyertakan wirausaha daerah dengan persentase kemitraan minimal 15 persen bagi mitra lokal. (Pasal 28 ayat (6) huruf e RUU Kewirausahaan Nasional). 

Poin ini menjadi perhatian Denia sebagai Ketua Umum HIPMI Kalabr, agar putra putri daerah tidak lagi hanya menjadi penonton. "Selama ini banyak perusahaan besar yang melalkukan investasi tapi hanya memperkerjakan tenaga kasar saja, untuk pantner lokal tidak disertakan. Saya berharap pasal ini dapat disetujui oleh Pansus," sampainya kepada Tribunpontianak.co.id, Selasa (12/6/2018). 

Selain itu, insentif pembebasan biaya perizinan, kemudahan aturan pembiayaan dan kredit lunak bagi wirausaha muda. (Pasal 28 ayat (5) huruf d RUU Kewirausahaan Nasional).

"Dengan berbagai insentif ini, negara menarik lebih banyak warga negara untuk menjadi wirausaha," katanya.

Penulis: Maskartini
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved