Editorial

Berangus Korupsi di Bulan Suci

Dalam bulan puasa ini, setidaknya sudah tiga kepala daerah dan beberapa pejabat daerah terjerat korupsi.

Berangus Korupsi di Bulan Suci
WAHYU PUTRO A
Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Sabtu (9/6). KPK resmi menahan Wali Kota Blitar di Rutan Polres Jakarta Pusat seusai menyerahkan diri terkait kasus dugaan suap sebesar Rp 1,5 miliar atas proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama senilai Rp 23 miliar. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bulan suci Ramadan nampaknya tidak membuat koruptor 'puasa' melakukan tindak pidana korupsi. Buktinya, saat orang beribadah puasa menahan hawa nafsu, menjauhi kemaksiatan dan mohon ampun, masih ada segelintir pejabat daerah korupsi di bulan Ramadan.

Dalam bulan puasa ini, setidaknya sudah tiga kepala daerah dan beberapa pejabat daerah terjerat korupsi.

Peristiwa teranyar Walikota Blitar Jatim, Muhammad Samanhudi Anwar setelah sempat dinyatakan kabur, Sabtu (9/6) menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Berikutnya, mantan Bupati Tulungagung sekaligus calon bupati nomor urut dua, Syahri Mulyo juga menyerahkan diri ke Komisi Antirasuah Sabtu malam (9/6).

Syahri diduga menerima suap sebanyak 3 kali sebagai fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung.

Total penerimaan Syahri Rp 2,5 miliar. Sedangkan Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

(Baca: KAHMI Kota Pontianak Gelar Buka Puasa Bersama dengan Para Kader dan Alumni HMI )

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Sutrisno terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Rabu (6/6/2018) di Pendopo Pemkab Tulungagung, dan mengamankan barang bukti uang Rp 2 miliar. KPK juga melakukan OTT terhadap empat orang di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, pada Senin (4/6).

Mereka adalah Bupati Purbalingga, Tasdi, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab, ajudan bupati dan seorang pengusaha yang diduga berperan sebagai pemberi suap. Tasdi yang juga Ketua PDIP Purbalingga itu terjaring OTT diduga terkait dengan korupsi proyek pembangunan Islamic Centre di Jalan Soekarno-Hatta, Purbalingga.

Penangkapan ini membuktikan bahwa meski dalam suasana Ramadan, tak menyurutkan langkah KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi.Langkah KPK melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat daerah di bulan Ramadan ini patut diacungi jempol. Meski banyak orang mudik, penyidik KPK tanpa lelah melakukan pekerjaannya.

Dengan tertangkapnya mantan Bupati Tulungagung Syahril dan Bupati Blitar Samanhudi, sudah 12 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2018. Modus korupsi kepala daerah yang seringkali dilakukan terkait penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, serta pengelolaan aset daerah.

Hattrick KPK menangkap tiga kepala daerah dalam sepekan terakhir ini sekali lagi menunjukkan korupsi masih menjadi ancaman luar biasa bagi masa depan Indonesia. Para pelaku, baik perorangan, korporasi, aparat sipil negara maupun swasta tidak jera menghadapi lembaga superbodi semacam KPK.

(Baca: GIP Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir di Bunut Hulu )

Tindak pidana korupsi baik di pusat maupun di daerah hakekatnya sudah sama dengan kejahatan kejahatan terorisme, kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), yang semestinya ditangani dengan cara-cara luar biasa pula. KPK tak bisa sendirian melawan kejahatan koruptif 'menggarong' duit negara itu.

Ada aparat penegak hukum lain, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang memiliki jaringan dan sumber daya hingga ke daerah-daerah. Sayang, kita masih belum melihat kiprah mereka memberangus kejahatan korupsi ini semasif yang dilakukan KPK. Kesannya, justru KPK membongkar kejahatan besar itu di depan mata mereka.

Ihwal kewenangan dan daya dukung, mungkin ada kesenjangan antara KPK dengan dua institusi penegak hukum itu. Namun demi kebaikan semua, seharusnya hambatan itu bisa dicarikan solusi. Anggaran negara untuk pembangunan harus diselamatkan, dijauhkan dari penjarah berbaju birokrasi dan politisi.

Korupsi telah mencemari jiwa dan raga pribadi manusia, keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya mampu menggoyahkan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Jika perang besar atau 'jihad' melawan korupsi tidak dilakukan tiga institusi ini berbarengan, niscaya kita ke depan akan terus menerima kabar operasi tangkap tangan para pelaku kejahatan korupsi, di semua penjuru negeri kita ini. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved