Harap Raperda RZWP-3K  Jadi Solusi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan pemaparan masing-masing, semua fraksi sepakat agar kedua Raperda itu dibahas lebih lanjut dengan membentuk panitia khusus.

Harap Raperda RZWP-3K  Jadi Solusi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Juru Bicara Fraksi Gerindra Hendri Makaluacs menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalbar saat Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 di  Ruang Bailarung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (5/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Ketiga Tahun 2018 di  Ruang Bailarung Sari, Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Selasa (5/6/2018) pukul 11:00 WIB. 

Rapat beragendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD  Provinsi Kalbar terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Barat. 

Kegiatan dihadiri oleh 32 anggota DPRD Kalbar dan kuorum. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar Ermin Elviani. Sementara itu dari unsur eksekutif dihadiri oleh Asisten III Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Barat Dra Marlina mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat.

Berdasarkan pemaparan masing-masing, semua fraksi sepakat agar kedua Raperda itu dibahas lebih lanjut dengan membentuk panitia khusus (pansus).

Juru Bicara Fraksi Gerindra Hendri Makaluacs menegaskan keberadaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Barat diharap jadi solusi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

"Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikelola maksimal agar dapat diperoleh manfaatnya," ungkapnya.

Hal ini agar pengelolaan wilayah dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat.

"Kami dukung dan berharap pembahasan dapat dilanjutkan kemudian disepakati sebagai Peraturan Daerah," terangnya. 

Pihaknya juga menyambut baik pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh boleh Pemprov Kalbar setelah hasil pemeriksaan laporan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Prestasi itu mesti dipertahankan ke depan. Selain masih perlu pembenahan di beberapa sisi lainnya," tandasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help