Seleksi Anggota KPU Kalbar Dinilai Tak Demokratis, LIPD Surati Presiden dan DPR RI

Proses Seleksi KPUD harus mengutamakan prinsip yang bersifat fundamental sehingga potensi terjadinya konflik dapat diminimalisir.

Seleksi Anggota KPU Kalbar Dinilai Tak Demokratis, LIPD Surati Presiden dan DPR RI
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua LIPD, Bobpi Kaliyono menunjukkan perihal permohonan yang disamapikan kepada Presiden dan DPR RI terkait seleksi Komisioner KPUD, Jumat (1/6/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Lembaga Independen Pemantau Demokrasi (LIPD) Kalimantan Barat (Kalbar) melihat bahwa Penetapan Komisioner KPUD Provinsi Kalimantan Barat sangat tidak Refpresentatif dan tidak memperhatikan aspek Sosiologis.

"Sehingga berpotensi menimbulkan gejolak politik yang dapat berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi," kata Ketua LIPD, Bobpi Kaliyono melalui rilis yang diterima tribunpontianak.co.id, Jumat (1/6/2018).

Proses Seleksi KPUD harus mengutamakan prinsip yang bersifat fundamental sehingga potensi terjadinya konflik dapat diminimalisir dalam rangka untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas demokrasi.

Baca: 180 Orang Lipat Surat Suara di Gudang KPU Kubu Raya

LIPD menilai penetapan Komisioner KPUD Kalimantan Barat tidak Demokratis, sehingga pihaknya menyurati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk merevisi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan proses Seleksi Komisioner KPUD, agar integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu dapat dijaga.

Berdasarkan hal tersebut maka LIPD mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk merevisi SK Penetapan Komisioner KPUD Kalimantan Barat.

"Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka LIPD akan melakukan langkah hukum," tegasnya. (*)

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help