Pilkada Kalbar

Komit Taat Aturan, Gerindra Kalbar Harapkan Hal Ini Pada Bawaslu

Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Suriansyah menuturkan komitmen partainya untuk mengikuti pemilu dengan taat aturan.

Komit Taat Aturan, Gerindra Kalbar Harapkan Hal Ini Pada Bawaslu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / RIZKY PRABOWO RAHINO
Ketua DPD Gerindra Kalbar Suriansyah 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua DPD Partai Gerindra Kalbar, Suriansyah menuturkan komitmen partainya untuk mengikuti pemilu dengan taat aturan.

Menurutnya, pemilu 2019 harusnya menjadi ajang untuk menguatkan tekad seluruh bangsa melaksanakan demokrasi dengan cara jujur dan adil, jadi harusnya pihak Bawaslu dan Panwaslu menjaga pemilu yang jurdil agar dapat terlaksana dengan baik.

"Gerindra yakin dan komit untuk dapat menyelenggarakan Pemilu dengan baik dan dapat mengikuti serta mengarahkan kadernya untuk mematuhi segala aturan yang berlaku didalam pemilu termasuk mencegah money politik, dan kampanye SARA, Hoax dan hate speech," katanya, Rabu (30/05/2018).

Baca: Kasus Bom Joke, Erma Ranik Turun Tangan, Siapkan Tim Penasehat Hukum FN Untuk Mediasi

Suriansyah mengatakan, jampanye seharusnya di isi dengan tawaran program yang bisa memperbaiki situasi kondisi bangsa dan negara ini menjadi lebih baik.

Pemilu menjadi momentum bersama sebagai bangsa untuk bertekad agar setiap pemilu menghasikan pemimpin yang lebih baik dan lebih baik lagi.

"Dan semoga budaya tidak baik seperti korupsi hilang dinegeri ini, termasuk ujaran kebencian dan hoax sampai pada suatu masa tidak ada lagi politik kotor semacam itu dan menghasilkan politik yang bersih. Karena pemilu yang jujur dan adil akan menghasilkan kondisi bangsa negara jauh lebih baik," terangnya.

Ia pun mengatakan menyambut baik apabila pihak Bawaslu mensponsori kampanye yang baik, jujur dan adil.

"Kami mengimbau Bawaslu dan Panwaslu bisa melakukan pengawasan kegiatan pemilu agar terselenggara dengan baik, dan menindak dan melaporkan dengan tegas sesuai aturan yang berlaku apabila ada penyimpangan pada pemilu," harapnya.

Kedepan, kata dia, dengan bertambahnya kewenangan Bawaslu sebagai pihak yang memutus perkara dan sengketa pemilu, maka diharapkan menjadi ujung tomba menjaga keharmonian demokrasi dan suara rakyat.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help