Bentuk Tim Terpadu Pungli dengan Polda Kalbar, Ini Harapan Kepala Kanwil BPN Kalbar

“Terutama kasus berdampak luas agar masyarakat lebih nyaman. Selama ini kita sudah bersinergi, namun kemarin belum diformalkan,"ujarnya

Bentuk Tim Terpadu Pungli dengan Polda Kalbar, Ini Harapan Kepala Kanwil BPN Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIZKY PRABOWO RAHINO
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi kalimantan Barat, Samad Soemarga saat diwawancarai awak media usai penandatangan keputusan bersama antara Polda Kalbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar terkait Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Aula Khatulistiwa Kantor BPN Kalbar, Jumat (25/5/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi kalimantan Barat, Samad Soemarga berharap pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar antara pihaknya dan Polda Kalbar dapat membantu dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan.

Baca: Bentuk Tim Terpadu Pemberantasan Pungli Dengan BPN Kalbar, Ini Penjelasan Kapolda Kalbar

“Terutama kasus berdampak luas agar masyarakat lebih nyaman. Selama ini kita sudah bersinergi, namun kemarin belum diformalkan. Sekarang ini diformalkan,” ungkapnya saat diwawancarai usai penandatangan keputusan bersama antara Polda Kalbar dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalbar terkait Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar di Aula Khatulistiwa Kantor BPN Kalbar, Jumat (25/5/2018).

Baca: Info Intelijen, Kapolda Sebut  Singapura dan Malaysia Nanam Sawit di Wilayah Kalbar

Baca: Kapolda Kalbar Akui Ada Empat Topik Populer Terkait Masalah Pertanahan

Samad menimpali pihaknya mencatat ada 110 kasus berdimensi luas di Kalbar. Dalam artian, jika tidak ditangani dengan baik, cermat dan terpadu bisa menimbulkan persoalan lebih besar.

“Selain itu, ada masalah pertanahan yang berdimensi hukum yang berujung pada gugat menggugat antar masyarakat atau antarmasyarakat dengan instansi/perusahaan dan lain sebagainya,” terangnya.

Kasus lain pertanahan yakni dimensi administrasi misalnya pemalsuan dokumen-dokumen oleh oknum tertentu yang menimbulkan adanya sertifkiat.

“Itu akan kaji dan teliti, bila perlu dibatalkan,” katanya.

Samad mencontohkan kasus berdimensi luas misalnya masyarakat berada di dalam kawasan yang sudah turun temurun atau masyarakat yang merasa tanahnya di dalam Hak Guna Usaha (HGU) namun belum dibebaskan oleh perusahaan.

“Kalau tidak diselesaikan kasihan masyarakat. Kalau kita teliti ternyata betul dan belum diselesaikan, maka akan diselesaikan secara arif dan adil,” timpalnya.

Teknis kerja tim yang baru diformalkan ini berdasarkan kasus yang masuk. Nanti akan diteliti bersama, mana kasus berdampak luas, hukum dan adminsistratif.

“Sistem kerja seperti biasa. Mana yang sudah diselesaikan dan belum nanti ada pelaporan. Proses penyelesaian waktu tergantung persoalannya. Kalau tidak terselesaikan, masyarakat bisa upayakan melalui mediasi. Kalau masih tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum maka melalui pengadilan, yang penting adil,” tandasnya. 

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved