Vonis Berat Para Teroris, Ini Analisa Pengamat Pengamat Hukum Yenny AS

Memang ada beberapa kekhawatiran dari keberaan RUU Anti Terorisme itu dari beberapa kalangan masyarakat.

Vonis Berat Para Teroris, Ini Analisa Pengamat Pengamat Hukum Yenny AS
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / FILE
Dekan fakultas hukum UPB Hj. Yenny AS (tengah) 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum yang juga akademisi UPB, Yenny AS mengatakan, melihat perkembangan saat ini, terorisme bisa dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau humanity crime.

"Kita tentu berharap ke depan tidak terjadi lagi kasus-kasus terorisme di Indonesia," terang Yenny, Jumat (18/5/2018).

Karena itu, pelakunya memang perlu diberikan ancaman dan penjatuhan hukuman yang berat. Hal ini diperlukan sebagai langkah untuk berikan efek jera bagi mereka yang ingin melakukannya di masa depan.

"Tuntutan hukuman mati terhadap pelaku terorisme, saya fikir cukup sesuai mengingat statusnya sebagai kejahatan kemanusiaan. Tentu selama tindak pidana terorisme tersebut bisa dibuktikan secara hukum," lanjut dia.

(Baca: Bustomi Tikam Istri Hingga Tewas, Pemicunya Gara-gara Rebutan Masalah Ini)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, yang paling penting dan harus diperhatikan juga adalah soal sistem hukum yang dibangun dalam menangkal terjadinya tindak pidana terorisme itu sendiri.

Baik dalam hal substansi hukumnya, demikian juga pada pemegang perannya. Khususnya dalam aspek pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta penegakan hukumnya.

"Jadi, memang harus lebih terintegral dalam penanganannya. RUU Anti Terorisme yang sedang digodok pemerintah saat ini, bisa menjadi langkah yang baik," imbuhnya lagi.

Beberapa aspek di dalamnya mungkin bisa dipertajam sebagai dasar konstitusinya. Seperti bagaimana proses pemidanaannya, dan bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanggulangannya.

(Baca: Videonya Viral! Wanita Cantik Nyatakan Siap Jadi Pacar Anggota Densus 88, Ini Syaratnya )

Memang ada beberapa kekhawatiran dari keberaan RUU Anti Terorisme itu dari beberapa kalangan masyarakat. Tapi hal itu, sebenarnya hanya tergantung pada bagaimana interpretasi terhadap formulasi poin-poin yang ada di dalamnya.

Karenanya, saya pikir akan sangat baik bila dari pemerintah mengagendakan hearing agar publik bisa lebih memahami isinya. Apalagi bila melihat ruh dan filosofi RUU itu punya semangat baik untuk menangkal terjadinya tindak terorisme.

"Ketika satu formulasi dibuat menjadi norma hukum, memang biasanya ada banyak interpretasi dan pendapat dalam memahami filosofinya. Jadi yang perlu adalah bagaimana pemerintah bisa mensosialisasikan lebih luas lagi, sehingga tidak terjadi missinterpretasi," tandasnya.

Penulis: Ishak
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help