Ombudsman RI Masih Dalami Kelayakan Penerima Tunjangan Guru Daerah Terpencil di KKR

Permasalahan tunjangan Guru Dareah Terpencil di Kubu Raya masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya.

Ombudsman RI Masih Dalami Kelayakan Penerima Tunjangan Guru Daerah Terpencil di KKR
IST
Ombudsman RI 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Permasalahan tunjangan Guru Dareah Terpencil di Kubu Raya masih menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya.

Belum lama ini diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus mengatakan, dia, bersama wakil bupati Kubu Raya dan perwakilan dari PGRI Kubu Raya kembali melakukan pertemuan dengan Ombudsmen RI, membahas persoalan ketidak jelasan pembayan tunjangan guru daerah terpencil ini, Rabu (16/5) lalu.

"Pertemuan tersebut membahas persoalan ketidak jelasan pembayaran tunjangan guru daerah terpencil di Kubu Raya sebagaimana yang diatur oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kesimpulannya hasil pertemuan kita di Ombudsmen adalah, Kemendikbud dalam menentukan pembayayan tunjangan Guru Daerah Terpencil ini mengacu kepada indek Desa Membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kemendes dan PDTT. Sebab itu, maka tidak akan ketemu," ujarnya, Jumat (18/5).

Baca: THR dan Gaji ke-13 PNS Segera Cair, Pensiunan Juga Kebagian Jatah

Ia menegaskan, daerah terpencil berdasarkan data IDM yang di keluarkan oleh Kemendes dan PDTT sejatinya, bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. Ia mencontohkan, berdasarkan IDM yang di keluarkan oleh Kemendes, bahwa Desa Kuala Mandor B termasuk desa tertinggal, tetapi faktanya, Desa Kuala Mandor B ini adalah ibu kota Kecamatan yang dekat dengan ibu kota Provinsi.

"Sarana transfortasi menuju ke Kuala Mandor B relatif lancar, akses Jalan nya pun telah beraspal. Bahkan bisa dilalui kendaraan roda 4. Artinya, data IDM dari Kemendes yang menjadi acuan untuk pemberian tunjangan guru daerah terpencil sangat tak sesuai dengan kondisi di lapangan," katanya.

Maka diakuinya tidak mungkin pihaknya akan membayarkan tunjangan (Guru Daerah Teroencil) Gudacil kepada guru-guru yang bertugas di Desa Kuala Mandor B tersebut.

"Kami memandang Kula Mandor B ini bukan termasuk daerah terpencil. Apalagi terisolir, makanya tidak mungkin kamu bayarkan tunjngan Gudacil ini," tuturnya.

Jika pemberian tunjangan Guru Daerah Terpencil masih mengacu pada IDM yang di keluarkan oleh pihak Kemendes, maka menurutnya tunjangan itu, relatif tak akan tepat sasaran.

"Jadi, hasil pertemuan kami kemarin, Ombusdman RI masih mau mendalami persoalan itu, mungkin ada rapat lanjutan," tutupnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help