Frans Sampaikan Ketidak Singkronan Usulan Guru, Jadi Permasalah Guru Daerah Terpencil di Kubu Raya

Dimana menurutnya hal tersebut bukan keliru dalam penempatan, namun memang usul dari dinas yang tidak digunakan.

Frans Sampaikan Ketidak Singkronan Usulan Guru, Jadi Permasalah Guru Daerah Terpencil di Kubu Raya
TRIBUN PONTIANAK/MADROSID
Bupati Rusman Ali, bersama kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kubu Raya Frans Randus melepaskan balok ke udara sebagai peresmian dibukanya O2SN, Senin (25/4/2016). 

Laporan Wartawan Tribunpontianak : Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Terkait adanya penilaian tim Pansus LKPj 2017 yang menyatakan tidak tepatnya penempatan guru daerah terpencil dibantah oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya, Frans Randus

"Persoalan ketidak singkronan terkait dengan pengajuan guru daerah terpencil itu sudah sering disampaikan secara terbuka, bahkan sudah di ekspose ke media beberapa kali," ujarnya, Kamis (17/5/2018).

Dimana menurutnya hal tersebut bukan keliru dalam penempatan, namun memang usul dari dinas yang tidak digunakan.

Karena menurut dia penentuan guru daerah terpencil ini menjadi kewenangan kementrian.

Baca: Polda Kalbar Sodorkan Tiga Opsi Pengentasan Masalah PETI di Kalbar

"Bukan keliru penempatannya, usul kita tidak sesuai dengan yang dikeluarkan Kemendikbud. Artinya, yang memutuskan penempatan guru terpencil ini dari kementrian," katanya.

Bahkan pihaknya terus berupaya dalam mencarikan solusi terkait ketidak sinkronkan penentuan guru daerah terpencil di Kubu Raya.

"Kami bersama pengurus PGRI masing-masing Kecamatan terus berupaya menyelesaikan masalah ini diantaranya dengan melakukan rapat di Ombudsman untuk membahas soal ketidak singkronan ini," tuturnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help