Ini Kata JPU Terkait Empat Saksi di Sidang Ketiga Kasus Tipikor Meubelair Rusunawa STAIN

Empat saksi dihadirkan saat sidang ketiga terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) korupsi meubelair rumah susun mahasiswa

Ini Kata JPU Terkait Empat Saksi di Sidang Ketiga Kasus Tipikor Meubelair Rusunawa STAIN
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Dua diantara empat saksi yakni Hamdani dan Richard memberi kesaksian saat sidang ketiga terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) korupsi meubelair rumah susun mahasiswa (rusunawa) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Helmi Hardik di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (16/5/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Empat saksi dihadirkan saat sidang ketiga terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) korupsi meubelair rumah susun mahasiswa (rusunawa) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012, Helmi Hardik di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (16/5/2018) pukul 11.05 WIB.

Empat saksi itu yakni Nopriansyah (Anggota Pokja Unit Layanan Pengadaan atau ULP), Dimyati (Kasubbag Keuangan), Hamdani (Direktur CV Dhariksa Aprobaja) dan Richard. Dua saksi diantaranya yakni Hamdani dan Richard bahkan sudah menjadi terpidana dalam kasus dugaan tipikor yang sama dan sudah jatuh vonis beberapa waktu lalu.

Baca: Cihuy! Park Hyun Sik Akui Jatuh Cinta Pada Park Bo Young

Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, terdakwa Helmi Hardik tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Ia terlihat duduk sendiri di kursi yang  biasanya ditempati oleh penasehat hukum. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Haryanta didampingi dua orang hakim anggota dan satu panitera.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak mengutus tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) diantaranya Kasipidsus Kejari Pontianak Juliantoro dan Wara.

Usai diambil sumpah di bawah kitab suci Al Quran, keempatnya dicecar pertanyaan oleh Majelis Hakim Tipikor dan JPU. Namun, untuk giliran Hamdani dan Richard keduanya diperiksa bersamaan.

Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juliantoro mengatakan berdasarkan fakta persidangan didapatkan kenyataan dari satu diantara saksi yakni Direktur CV Dhariksa Aprobaja Hamdani (49) bahwa barang-barang yang datang tidak sesuai spesifikasi.

Baca: Ini Kesaksian Wartawan Kompas yang Berpapasan dengan Terduga Teroris di Mapolda Riau

“Direktur CV Dhariksa Aprobaja mengaku bahwa dari 31 item yang kami sampaikan dalam dakwaan, hanya satu yang benar. Itu saja dan selebihnya spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai sidang ketiga perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) korupsi meubelair rumah susun mahasiswa (rusunawa) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2012 Helmi Hardik di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Jalan Urai Bawadi, Kota Pontianak, Rabu (16/5/2018) siang.  

Ia menimpali terdakwa Helmi Hardik yang emban wewenang sebagai panitia pengadaan dalam proyek ini selayaknya tahu terkait barang-barang yang diadakan.

“Lebih-lebih lagi ketika dalam tataran pelaksanaan. Terdakwa membentuk Tim Pemeriksa, Penguji dan Pengawas Pekerjaan. Seharusnya pedoman tim ini, jika dibentuk benar-benar maka akan melihat kontrak dan apa barang yang datang. Ternyata, barang yang datang kan tidak sesuai kontrak,” jelasnya.

Disinggung terkait apakah akan ada kemungkinan penetapan nama baru dalam kasus dugaan tipikor, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Pontianak ini menerangkan jika dicermati dari fakta persidangan didapatkan keterangan bahwa hampir semua panitia pengadaan tahu ditunjuk lagi sebagai tim penguji hasil pemeriksaan barang.

Baca: 8 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Medan, Persiapan Nikah hingga Jual Susu

“Yang notabene sebenarnya tidak ada dalam struktur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah maupun peraturan perubahannya,” katanya.

Kondisi ini menyiratkan bahwa panitia pengadaan dan anggotanya secara sadar dan bersama-sama tahu bahwa apa yang dikerjakan itu tidak benar.

“Kemudian dalam tahap pemesanan barang, kita dengar ada nama yang disebut sebagai penghubung adalah Syaiful. Dalam pelaksanaannya ada juga disebut nama Boy Muslim. Orang-orang ini sesuai peran masing-masing tentu ada bagian dari perbuatan yang menyalahi koridor,” timpalnya.  

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: listya sekar siwi
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help