Pilgub Kalbar

Bawaslu Beberkan Larangan Paslon Pilgub Kampanye di Tempat Ibadah Hingga Pembagian Jadwal Imsakiyah

Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan jika berkampanye ditempat ibadah memang dilarang.

Bawaslu Beberkan Larangan Paslon Pilgub Kampanye di Tempat Ibadah Hingga Pembagian Jadwal Imsakiyah
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

BTRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner Bawaslu Kalbar, Faisal Riza menuturkan jika berkampanye ditempat ibadah memang dilarang. Namun jika melakukan kegiatan sosial dan keagamaan tanpa embel-embel berkampanye tidaklah masalah.

"Prinsipnya segala bentuk kampanye dirumah ibadah pasti dilarang, meskipun tidak bisa membatasi jika yang bersangkutan ingin berzakat, infaq dan sedekah, sepanjang tidak ada embel-embel berkampanye dan memilih serta atribut," katanya, Rabu (16/05/2018) saat dikonfirmasi Tribunpontianak.co.id.

Bahkan, kata dia, dipersilahkan bagi paslon yang ingin berzakat, infaq dan sedekah menggunakan lembaga zakat.

Baca: Jelang Ramadan Banyak Koleksi Terbaru di Wawa Shop

"Kalau ada jadwal imsakiyah dengan gambar paslon pilkada dianggap terlarang, apalagi jika ditempel dirumah ibadah," katanya.

Kemudian misalnya ceramah atau buka bersama tidak ada embel kampanye tidaklah menjadi masalah, namun jika berkampanye tentu dilarang.

"Kalau ada paslon dan tim yang membagikan seperti jadwal imsakiyah tentu dilarang, namun jika dibagikan ada orang yang menempelkan akan dicabut," tuturnya.

Baca: Ini Kesaksian Anak Pengebom di Polrestabes Surabaya, Polisi Peroleh Data Penting!

Menurutnya, Bawaslu juga sudah minta ke MUI untuk mengimbau hal tersebut khususnya ditempat ibadah.

"Kita sudah berkoordinasi dengan MUI, bahkan sudah saling share," katanya.

Dikatakannya, ancaman pidana dalam UU jika memprovokasi, atau merusak APK paslon lainnya hingga mencemarkan nama baik. Namun jika dirumah ibadah seperti pembagian dan penempelan APK BK ancamannya administratif.

"Akan jadi temuan administratif yang kemudian direkomendasikan kepada KPU, dan bisa saja berdampak dengan tidak memperbolehkan kampanye ditempat tertentu, jadi sifatnya administratif," katanya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: listya sekar siwi
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help