Kalbar Masuk 10 Provinsi Penerapan Siskeudes 100 Persen

Doddy menjelaskan berdasarkan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan baik.

Kalbar Masuk 10 Provinsi Penerapan Siskeudes 100 Persen
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ MASKARTINI
Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah (PLP) Keamanan dan Pertahanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah desa di Kalbar sudah 100 persen menerapkan pelaporan dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah (PLP) Keamanan dan Pertahanan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Doddy Setiadi saat berkunjung ke Pontianak baru-baru ini.

Baca: Untuk Pengawasan, Bappeda Kubu Raya Upayakan Pembinaan Kualitas SDM Aparatur Desa

"Penerapan Siskeudes di Kalbar satu di antara 10 provinsi sudah mencapai 100 persen. Aplikasi Siskeudes dibuat dari hasil diskusi BPKP bersama DPR Komisi XI, KPK dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) serta dari arahan Presiden Joko Widodo, untuk membuat semacam aplikasi untuk layanan laporan keuangan Pemdes. Aplikasi yang ada tersebut merupakan upaya BPKP untuk mempermudah para aparat desa dalam melakukan pembukuan dana desa," ujarnya baru-baru ini.

Baca: IDCloudHost Dapat Pengakuan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

Doddy menjelaskan berdasarkan amanat UU No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa agar dapat berjalan dengan baik.

Ia menambakan bahwa layanan keuangan ini dibuat agar pemerintah desa dipermudah untuk mengelola keuangannya terutama dalam peruntukan dan administrasinya.

Caranya cukup mudah, hanya cukup diinstal melalui note book atau laptop maka Siskeudes sudah bisa memproses data dengan baik dan bisa menghasilkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam tata kelola keuangan desanya. Ia mendorong agar aplikasi yang ada dapat dimanfaatkan oleh Pemdes sebaik mungkin, terlebih diketahui bahwa dari sisi latar belakang pendidikan dari aparat desa ini tidak semua sama.

"Latar belakang pendidikan mereka ada yang memadai ada yang tidak. Sehingga dalam membuat desain melalui Siskeudes ini juga mendasar pada kepraktrisan dalam pelaksanaannya, lebih kepada kemudahan, termasuk juga bahwa sarana dan prasaran yang digunakan," jelasnya

Hanya saja kata Doddy untuk implementasi di lapangan sendiri, tentu tidak serta merta dapat dilakukan oleh BPKP, sebab kewenangan dari pelaksana tata kelola Pemdes berada di bawah Kemedagri dan Kemendes. Belum lagi soal tantangan jaringan internet dan itu perlu solusi.

"Dengan berbagai lintas kementerian dan sektoral dalam pengawasan dana desa maka kita terus mensinergikan dengan pihak-pihak terkait tersebut. Kita meminta Pemda terus melakukan pembinaan agar dana desa untuk masyarakat bermanfaat bagi kemajuan desa dan ekonominya," ungkapnya.

Ia mengatakan Kades yang bermasalah dalam pengelolaan dana desa sehingga terjerat hukum karena tidak menggunakan dana desa dengan baik kan itu merugikan negara dan masyarakat. "Kita dan semua pihak tidak ingin hal itu terjadi. Mari manfaatkan dana desa dengan baik, sehingga kita dorong terus," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help