Memenuhi Hak Para Disabilitas

Sejauh ini, pemilih disabilitas belum terakomodir hak pilihnya secara keseluruhan.

Memenuhi Hak Para Disabilitas
TRIBUNFILE/IST
Ilustrasi 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Para penyandang disabilitas baik itu disabilitas fisik, netra, rungu, wicara, intelektual, psikososial, dan lainnya adalah juga warga negara yang memiliki hak yang sama dengan seluruh masyarakat. Baik pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, akses fasilitas publik dan lain-lain. Berbicara mengenai hak disabilitas sehari-hari adalah bagaimana akses fasilitas publik untuk kaum ini terutama di kota-kota besar.

Ihwal kaum disabilitas tersebut, menarik mencermati komitmen para Calon Gubernur (Cagub) Kalbar dalam Pilkada serentak di Kalbar terhadap pemenuhan hak para disabilitas terutama terkait akses fasilitas publik untuk mereka? Dari hasil wawancara Tribun, dengan tiga Cagub Kalbar yang dilansir Tribun kemarin, mereka mengungkapkan komitmennya yang senada bahwa kalangan minoritas tersebut tidak boleh terabaikan.

Kita menyambut gembira bahwa ketiga Cagub Kalbar tersebut, yakni cagub nomor urut 1 Milton Crosby, nomor urut 2, Karolin Margret Natasa, dan nomor urut 3 Sutarmidji yang berkomitmen
senada. Milton mengungkapkan, Pemda dapat berkomunikasi dengan DPRD untuk mengakomodir keinginan dan kebutuhan para penyandang disabilitas.

(Baca: Tanggapi Insiden Mako Brimob, Fadli Zon: Perlu Segera Investigasi )

"Nanti sewaktu-waktu kami akan bertemu dan menyerap aspirasi mereka, apa yang jadi kebutuhan dan dapat diberikan kepada mereka," ujar Milton.

Sedangkan Karolin mengungkapkan saat masih di DPR-RI, sebagai warga negara, mereka memiliki hak yang sama dengan seluruh masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, akses fasilitas publik dan lain-lain.

Karena itu, Karolin berjanji akan memperjuangkan supaya mereka mendapatkan haknya sesuai dengan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1997 yaitu perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat atau disabilitas. Pembangunan tidak boleh diskriminatif.

Sementara Sutarmidji mengklaim sebagai wali kota Pontianak dua periode, program pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Pontianak, jika dilihat dari akses pendidikan tidak ada batasan dan semua diberikan. Termasuklah dalam sisi kesehatan yang juga tidak ada diskriminatif terhadap disablitas. Ke depan, kata Midji, Insyallah akan lebih memperhatikan para penyandang disabilitas.

Para Cagub Kalbar yang sedang berkompetisi memang sudah seharusnya memperhatikan kepentingan kaum disabilitas terlebih jika nantinya terpilih. Namun apakah para Paslon memasukkan kepentingan kaum disabilitas dalam visi misinya sebagai bentuk komitmen keadilan dan kesetaraan untuk kaum disabilitas, sejauh ini belum terkonfirmasi.

Terkait hak pemilih disabilitas, tak kalah pentingnya seperti diungkapkan Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi Sirat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberi perhatian khusus hak pilih dan dipilih kaum disabilitas.

Sejauh ini, pemilih disabilitas belum terakomodir hak pilihnya secara keseluruhan. Beberapa faktor penyebabnya, satu di antaranya adalah akses yang belum terjangkau secara maksimal pada saat pemilihan. Harusnya regulasi yang berkaitan dengan pemilih disabilitas sudah bisa menjamin lebih luas hak warga disabilitas.

Terkait hak pilih para penyandang disabilitas, menarik apa yang disampaikan Ariani Soekanwo, Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses Penyadang Disabilitas. Menurut Ariani Soekanwo, saat ini adanya kriteria sehat jasmani dan rohani untuk calon anggota legislatif, calon penyelenggara Pemilu, calon walikota, calon gubernur, dan juga termasuk calon presiden merupakan persyaratan sangat diskriminatif yang berpotensi menggagalkan pemenang dari kalangan disabilitas. Persyaratan yang mengatakan harus sehat jasmani dan rohani, kata Ariani dilansir Perspektif Baru 7 Mei 2018, kita advokasi menjadi mampu jasmani dan rohani.

Apa yang disampaikan Ariani ada benarnya. Ini adalah hal yang lebih substansial sehingga saudara-saudara kita para penyandang disabilitas bisa ikut kontestasi bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai orang yang akan dipilih. Bahkan hak menjadi penyelenggara Pemilu. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved