Akhirnya, Pelanggan Selular Bisa Registrasi Lebih dari 3 Kartu Prabayar

Pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan, selama registrasi kartu tersebut divalidasi NIK dan nomor KK secara benar.

Akhirnya, Pelanggan Selular Bisa Registrasi Lebih dari 3 Kartu Prabayar
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Aksi bakar kartu dari pelaku usaha outlet dan counter menoolak kebijakan satu NIK untuk 3 kartu sim, Senin (2/4/2018) lalu. Akhirnya pemerintah memperbolehkan kepemilikan lebih dari satu kartu SIM asalkan identitas konsumen dirahasiakan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, TRIBUN - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara, Selasa (8/5/2018) siang ini, mengubah aturan registrasi kartu selular prabayar.

Dengan aturan baru ini, pelanggan bisa mempunyai nomor seluler dalam jumlah banyak, bukan hanya 3 kartu seperti yang diberlakukan tahun lalu.

Dalam putusannya yan dilansir kemeneterian itu, kemarin, registrasi kartu prabayar tidak memiliki batasan.

Deregulasi kementerian ini hanya berselang sehari sebelum aksi massa nasional pedagang pulsa Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) di Istana Negara, Rabu (9/5/2018) besok.

Dalam rilis yang diterima Tribun, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Kominfo Ahmad M. Ramli, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat mengenai hal terkait kepada operator.

Isi kebijakan itu adalah operator tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet untuk menjadi mitra pelaksana registrasi, termasuk registrasi nomor pelanggan ke-4 dan seterusnya.

Baca: Alhamdullilah! PNS Bakal Tiga Kali Gajian Sebelum Lebaran

 "Selaku Ketua BRTI, saya telah kirimkan surat ke operator seluler agar tidak menunda-nunda pemberian hak kepada outlet mitranya untuk meregistrasikan nomor ke-4, ke 5 dan seterusnya," ujar Ramli dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (8/5/2018).

Ahmad Ramli mengemukakan, deregulasi ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil yang menjadi salah satu penyokong industri telekomunikasi.

Mengenai jumlah nomor yang dapat diregistrasikan, pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan, selama registrasi tersebut divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) secara benar dan berhak.

Selain itu, operator dan mitra juga diingatkan bahwa mereka wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pelanggan.

Ilustrasi
Ilustrasi (KOMPAS.COM)

Baca: Rupiah Tembus 14.000 per Dolar. Begini Reaksi Menkeu Sri Mulyani

Halaman
123
Editor: Didit Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help