Citizen Reporter

Erma Serap Aspirasi Rakyat Tentang Pemerataan Pembangunan

Kali ini Erma melakukan “Rapat Dengar Pendapat” bersama kader Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Sukadana.

Erma Serap Aspirasi Rakyat Tentang Pemerataan Pembangunan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Paparan Rapat Dengar Pendapat oleh Erma Suryani Ranik, SH 

Citizen Reporter
Stepanus Wiwin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Anggota MPR RI Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kalimantan Barat Erma Suryani Ranik SH melakukan kunjungan ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi rakyat terkait dengan pemerataan pembangunan di daerah.

Kali ini Erma melakukan “Rapat Dengar Pendapat” bersama kader Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara di Hotel Mahkota Sukadana, Kamis (19/4).

Dalam rangka konsolidasi Partai Demokrat di Kabupaten Kayong Utara, kepada kader-kader Partai Demokrat Erma mengungkapkan sudah saatnya pemerintah memikirkan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah di Kalimantan Barat, yang terdiri dari wilayah pesisir, pedalaman dan perbatasan.

Baca: Rusia Bergemuruh Saat Daud Yordan Peluk Pavel Malikov di Atas Tandu

"Harus ditentukan skala prioritasnya mana yang segera dibangun, apakah daerah-daerah pesisir, pedalaman atau perbatasan, yang penting untuk pemerataan pembangunan," tutur Erma.

Rapat dengar pendapat itu mengangkat tema tentang Arah dan Tahapan Pembangunan Bidang Pemerataan Pembangunan. Kunjungan dapil ini merupakan program rutin Erma yang ditempatkan di Komisi III DPR RI.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini digelar dalam momen kegiatan Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Partai Demokrat Kabupaten Kayong Utara yang dihadiri fungsionaris partai diantaranya Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar Suryadman Gidot M.Pd, anggota DPRD Kalbar Fraksi Demokrat, Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Fraksi Demokrat, dan pengurus DPC serta PAC Partai Demokrat se-Kabupaten Kayong Utara.

Erma Suryani Ranik selaku anggota DPR RI dapil Kalbar juga menekankan kepada kader-kader Partai Demokrat agar memahami proses pembangunan di Indonesia selaku negara kesatuan. Ia menyampaikan tentang proses pembagian hasil pajak dan dana-dana dari pusat yang dibagi ke daerah-daerah untuk menunjuang proses pembangunan yang berkeadilan diantaranya tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.” Terang Erma.

Dalam penyerahan dana alokasi khusus menurut Erma ada tiga kriteria yang harus dipenuhi yakni kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

“Ada kriteria-kriteria untuk penyerahan dana alokasi khusus terutama karakteristik kewilayahan yakni daerah tertinggal, daerah yang berbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah ketahanan pangan dan daerah potensi wisata”. Terang Erma.

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help