Warga Adukan Persoalan Lahan ke DPRD Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Puluhan perwakilan Masyarakat petani dari empat kabupaten di Kalbar bersama Lembaga Bantuan Hukum Mandau Borneo Masyarakat (LBH MBK) siang mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (17/8).

Kedatangan perwakilan masyarakat dari Kabupaten Sanggau, Sintang, Bengkayang dan Sambas tengah bersengketa dengan pihak perusahaan perkebunan tidak pernah tuntas.

Seperti di Kabupaten Sambas di Desa Sungai Deden kata Jelani Cristo dari LBH MBK masyarakatnya sudah memiliki surat sertifikat kepemilikan lahan. Lahan tersebut didapat belasan tahun lalu dan mereka masuk ke Sambas sebagai transmigrasi yang sah.

"Masyarakatnya sudah memiliki sertifikat dari Bupati Sambas, tetapi sertifikat tersebut dikalahkan oleh HGU dari perusahaan perkebunan Kelapa Sawit," ujarnya.

Baca: Saling Klaim dan Konflik Kepentingan Kendala Penyelesaian Sengketa Batas Desa

Masuknya lahan masyarakat kedalam HGU membuat pemilik lahan tidak bisa membuat sertifikat sampai saat ini.
Persoalan ini lanjut dia sudah dilaporkan ke Bupati Sambas dan Bupati berjanji akan menuntaskan permasalahan terkait lahan.

Tetapi sampai hari ini, Bupati tidak pernah menuntaskan persoalan itu.

"Kami pernah meminta Bupati untuk beraudiens namun sampai sekarang tidak pernah bisa bertemu dan juga tidak ada jawaban sampai sekarang," ungkapnya

Katanya lagi, masyarakat sudah berusaha dengan baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Masih berusaha menghargai para pejabat Pemerintah.

"Tapi kalau mereka juga tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut sampai tingkat pusat, maka masyarakat yang akan menyelesaikan dengan cara tersendiri," ungkapnya.

Ia juga berharap pada Kapolda Kalbar, untuk tegas pada anggotanya di lapangan. Jangan main tangkap saja. Bahkan ada satu kampung, di Bengkayang yang digusur oleh perusahaan perkebunanan tersebut

"Lihat apa yang terjadi, jangan mendengar omongan sepihak tetapi dengarkan juga penjelasan dari masyarakat," tuturnya.