Pilkada Kalbar

Adanya Dugaan Oknum ASN Terlibat Kampanye, Pokja Nilai Perlu Giatkan Sosialisasi

Surat tersebut telah dikirm kepada para pejabat negara mulai menteri kebinet kerja hingga gubernur, bupati dan walikota untuk dilaksanakan.

Adanya Dugaan Oknum ASN Terlibat Kampanye, Pokja Nilai Perlu Giatkan Sosialisasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Kajian dan Advokasi Masyarakat Pokja Rumah Demokrasi Kalbar, Maryadi menuturkan terkait Penemuan adanya dugaan aparatur sipil negara (ASN) menggunakan atribut kampanye paslon dan diduga tidak netral dalam Pilgub Kalbar 2018 diperlukannya penegasan kembali kepada ASN bahwa ASN wajib netral dari kegiatan politik praktis.

Sehingga, kata dia, kejadian tersebut tidak terulang kembali pada ASN lainnya.

"Netralitas ASN sangat dibutuhkan bagi organisasi pemerintahan yang misi utamanya adalah mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar terwujud kesejahteraan masyarakat," tuturnya, Selasa (17/4/2018).

Baca: Buka Literasi Media Penyiaran, Ini Pesan Pjs Bupati Sanggau

Menurutnya, aturan ASN dilarang masuk dalam ranah politik praktis juga diatur berdasarkan Surat Edaran Menpan-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

Surat tersebut telah dikirm kepada para pejabat negara mulai menteri kebinet kerja hingga gubernur, bupati dan walikota untuk dilaksanakan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
Selain UU ASN, UU Pilkada sudah mengatur soal politisasi ASN.

Seperti di Pasal 70 dinyatakan bahwa dalam kampanye, Paslon dilarang melibatkan para pejabat dan ASN. Mengutip ketentuan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor: 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (PNS).

Salah satunya adalah PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik, dan dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti sombol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, Selain itu ditegaskan juga dalam UU Nomor 10 tahun 2016 menegaskan bahwasanya pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota polri dan anggota TNI kepala desa atau perangkat desa lainnya.

Baca: Panwaslu Temukan Oknum ASN Gunakan Atribut Paslon, Ini Kata KPU Pontianak

"Maka untuk mengantisipasi dan sebagai evaluasi untuk pemerintah daerah agar dilakukan sosialisasi larangan keterlibatan ASN hingga ketingkat desa dalam rangka memelihara dan mempertahankan netralitas ASN dan kejadian tersebut tidak terulang kembali di ASN yang lainnya," tuturnya.

Selain itu Bawaslu harus mengkaji dan memproses pelanggaran tersebut sesegera mungkin sebagai temuan. Agar tidak terulang kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Selain itu, kata dia, Bawaslu harus lebih intens dalam berkordinasi kepada pemerintah daerah dan melibat masyarakat secara masif dalam melakukan pengawasan kepada ASN dan pasangan calon.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help