TribunPontianak/

Pemkab Landak Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Diakuinya, ada beberapa komponen yang ditetapkan dan diterapkan dalam pelayanan publik.

Pemkab Landak Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ ISTIMEWA
Plt Bupati Landak Herculanus Heriadi bersama jajarannya menggelar rapat koordinasi terkait peningkatan pelayanan publik pada Senin (16/4). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Plt Bupati Landak Herculanus Heriadi memimpin rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti persiapan penilaian kepatuhan terhadap UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, di Ngabang pada Senin (16/4/2018).

Rapat tersebut dihadiri oleh para Kepala OPD, Inspektur dan Direktur RSUD Landak, serta tamu undangan lainnya.

Baca: Beri Bantuan Kapal Kemanusiaan di Pontianak, Ini Kata Donatur AMCF Uni Emirat Arab

Dalam kesempatan tersebut, Heriadi mengajak dan menginstruksikan jajarannya untuk berupaya meningkatkan pelayanan publik prima kepada masyarakat.

Mengingat pelayanan negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945, dan diperjelas kembali dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca: Kekecewaan Berujung Kisruh Suporter, Kondisi Aremania Mirip dengan The Jakmania dan Bobotoh

"Sesuai amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kabupaten Landak ini." ujar Heriadi.

Heriadi menerangkan, oleh Ombudsman RI, penilaian di Kabupaten Landak akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni 2018. Sehingga pihaknya mendorong penuh standar pelayanan publik, dalam rangka mempercepat pelayanan publik.

Diakuinya, ada beberapa komponen yang ditetapkan dan diterapkan dalam pelayanan publik. Sehingga diketahui masyarakat luas yang mengakses pelayanan.

Seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu layanan, biaya tarif, produk pelayanan, sarana prasarana atau fasilitas, evaluasi kinerja pelaksana atau umpan balik dari pengguna layanan.

"Sebagai wujud komitmen Pemkab Landak, dalam pelayanan publik dengan mengeluarkan maklumat pelayanan yang akan ditempel di setiap kantor pelayanan," Terang Heriadi.

Ke depannya Heriadi berharap, dengan adanya akses yang seluas-luasnya ini, masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima.

"Saya sampaikan kepada OPD, agar menyampaikan produk pelayanan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah paling lambat 30 April kepada Bupati Landak. Melalui bagian organisasi dan tatalaksana setda Kabupaten Landak," pintanya.

Ditambahkannya lagi, "Karena pada Pasal 36 dan 37 pada UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat," tutupnya.

Penulis: Alfons Pardosi
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help