Pilkada Serentak

Dinilai Penyelenggaran Pilkada 2018 Kurang Menarik, Ini Tanggapan KPU Kalbar

Mengenai penambahan APK dan BK, diakui Misrawi sampai saat ini memang paslon dan tim belum ada melaporkan kepada KPU.

Dinilai Penyelenggaran Pilkada 2018 Kurang Menarik, Ini Tanggapan KPU Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIDHO PANJI PRADANA
Komisioner KPU Kalbar, Misrawi. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Komisioner KPU Kalbar, Misrawi buka suara terkait adanya tanggapan beberapa pihak terkait penyelenggaran pilkada 2018 yang dinilai kurang meriah dan menarik.

Menurut Misrawi, berkaitan dengan pembatasan APK, untuk diketahui masyarakat bahwa kegiatan kampanye tidak hanya permasalahan APK dan BK, tapi ada kegiatan kampanye lain yang memang diberikan keleluasaan bagi paslon.

Baca: Rahmad Satria Bersyukur Dapat Jawab Seluruh Pertanyaan Debat

Dikatakannya, kegiatan kampanye dari 15 Februari hingga 23 Juni 2018 atau sekitar 4 bulan lebih.

"Paslon dan tim kampanye bisa berkampanye menemui langsung masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, Kegiatan kampanye juga banyak, ada pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, olahraga serta kegiatan sosial termasuk debat publik," katanya.

Baca: Mungkinkah Duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2019

Dari metode ini, kata Misrawi memang ada beberapa kampanye difasilitasi KPU, misalnya kampanye dalam bentuk debat publik, tapi kegiatan kampanye untuk APK dan BK, selain dicetak KPU juga dapat diperbanyak oleh paslon dan tim sesuai dengan ketentuan.

Tujuannya adalah, lanjutnya, bagaimana tim dan paslon bisa berdialog langsung dengan masyarakat karena kampanye yang bertemu langsung dengan masyarakat lebih efektif, sehingga mengetahui kebutuhan dan menyerap aspirasi masyarakat.

"Karena juga memang diatur oleh UU," katanya.

Mengenai penambahan APK dan BK, diakui Misrawi sampai saat ini memang paslon dan tim belum ada melaporkan kepada KPU.

Kemudian terkait APK yang tumbang memang telah diperbaiki, karena memang dipengaruhi musim hujan, dan angin kencang.

"Saya juga ingin menyampaikan, ketika APK sudah dipasang oleh KPU, maka pemeliharaan dan perawatannya sudah menjadi kewenangan tim paslon karena sudah diatur dalam peraturan," tukaanya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved