Debat Antara Rahmad Satria dan Erlina Berlangsung Seru

Lantai debat publik Cabup Mempawah di Gedung ABM di Kecamatan Sungai Pinyuh terasa menghangat saat segmen debat antar cabup.

Debat Antara Rahmad Satria dan Erlina Berlangsung Seru
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/HAMDAN DARSANI
Kandidat dan Ketua KPU Kabupaten Mempawah Kusnandi, Ketua Panwaslu Akhmad Amiruddin, dan Plt Ketua DPRD indaryani 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Lantai debat publik Cabup Mempawah di Gedung ABM di Kecamatan Sungai Pinyuh terasa menghangat saat segmen debat antar cabup.

Cabup nomor urut dua Rahmad Satria mendapatkan kesempatan bertanya dengan Cabup nomor urut tiga Erlina Ria Norsan.

Rahmad Satria melontarkan pertanyaan tentang kewenangan menyangkut otonomi daerah. Rahmad menanyakan tentang soal tugas kepala daerah dalam kaitan soal otonomi daerah.

Baca: Siang Ini, Lantamal XII Pontianak Ekspos Tangkapan Kapal Bawa Rotan

Erlina menjelaskan satu di antara tanggung jawab sebagai kepala daerah adalah menjamin pembangun daerah. Satu di antaranya dengan menarik para investor.

"Sabagai seorang pemimpin kita harus mampu berkoordinasi dengan siapapun guna untuk kemajuan Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Jika terpilih sebagai bupati, erlina menjanjikan akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk dapar mengucurkan program dan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Mempawah.

"Satu di antaranya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat yakni pembangunan pelabuhan kijing. Jika itu diterealisasi tentunya potensi income yang masuk akan lebih besar,"ujarnya.

Baca: Lety: Anak Muda Jangan Takut Rugi Kalau Mau Usaha

Menanggapi penjelasan Cabup nomor urut tiga, Cabup Nomor urut dua, Rahmad satria mengatakan ada dua tugas kewenangan kepala daerah berdasarkan UU otonomi daerah, yakni mengatur dan mengurus.

Dalam paparanya Mengatur dalam kaitanya dengan mengatur produk hukum daerah baik itu perda, perbup dan perkada serta aturuan hukum lainya.

Sementara mengurus itu dimaksudkan adalah mengurus setiap kebijakan pemerintah pusat ke daerah.

"Hal itu biasa disebut dengan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Jika saya menjadi Bupati mempawah hal tersebut akan merumuskan prodak hukum yang berpihak kepada masyarakat," ujarnya.

Ia juga berkomitmen untuk mengurus kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah sehingga ada korelasi upaya pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: listya sekar siwi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help