Dinilai Kurang Menarik Perhatian Publik, KPU Kalbar Diminta Beriklan di Media Nasional

Hal tersebut, menurutnya disebabkan kurang menariknya bentuk-bentuk sosialiasi terkait pesta demokrasi dari penyelenggara.

Dinilai Kurang Menarik Perhatian Publik, KPU Kalbar Diminta Beriklan di Media Nasional
NET
Logo KPU 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum HMI Komisariat FISIP Untan, Abdul Muis menuturkan jika penyelenggaraan pilkada tahun ini terkesan kurang menarik.

"Melihat perkembangannya saat ini masih belum bampak konstentan pesta demokrasinya, banyak sekali yang nampak bahwa pesta demokrasi tidak menarik diantaranya respon masyarakat yang seakan-akan adem," tuturnya, Minggu (15/04/2018).

Hal tersebut, menurutnya disebabkan kurang menariknya bentuk-bentuk sosialiasi terkait pesta demokrasi dari penyelenggara ke tingkat stakeholder masyarakat perkotaan atau perdesaaan terkhususnya masyarakat yang tinggal dipedalaman.

Baca: Sempat Kesulitan Tempat, KPU Akhirnya Tetapkan Lokasi Debat Pasangan Calon

Penyelenggara, kata dia, hanya lebih memfokuskan sosialiasi demokrasi hanya dengan baleho-baleho.

Sedangkan jika sosialisasi via media sosial hanya akan terserap di golongan masyarakat yang setiap harinya selalu terkecipung didalam media.

Ketua Umum HMI Komisariat FISIP Untan, Abdul Muis.
Ketua Umum HMI Komisariat FISIP Untan, Abdul Muis. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

Tentu hal itu, menurutnya hanya diketahui oleh masyarakat perkotaan dan pinggiran kota sedangkan masyarakat pedesaan yang bias dikatakan buta terhadap media sosial tentu tidak tertarik dengan pesta demokrasi karena masyarakat pedesaaan yang kesehariannya hanya tau dimedia-media televisi daerah maupun nasional.

"Meskipun ada itu hanya dimedia televisi daerah yang saya nilai kurang efektif dan menarik. Buktinya pada saat debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur kemaren saya nilai tidak seefektif yang sesuai diharapkan penyelenggara dan masyarakat, karena pada saat itu tidak banyak golongan masyarakat tidak melakukan nonton bareng sehingga itulah yang membuat tidak menarik," bebernya.

Maka dari itu kata Muis, untuk mengefektifkan dan memeriahkan pesta demokrasi di Kalimantan barat ini terkhususnya pemilihan kepala daerah yaitu mengiklankan pesta demokrasi di telivisi nasional karena tidak semua televisi daerah chanelnya tersambung.

Sedangkan perbandingan kemeriahan pesta demokrasi tahun ini dengan sebelum-sebelumnya sama saja, cuma yang membedakan hari ini yaitu adanya tambahan aturan-aturan yang bisa dikatakan itu merupakan langkah penyelenggara untuk meminimalisir konflik-konflik politik, satu diantara contohnya pembatasan alat peraga kampanye (APK).

Aturan yang dimaksud mengenai alat peraga ada di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Banyaknya aturan yang timbul aturan-aturan atau undang-undang terbaru yang diterbitkan dari KPU itu untuk mengurangi konflik politik tetapi timbul dampak negatif yaitu pesta demokrasi seakan-akan terkesan tertekan, dan ini yang membuat pesta demokrasi itu dak menarik, Dimana seharusnya KPU pandai-pandai mengeluarkan inovasi-inovasi terkini untuk menampakkan bahwa pesta demokrasi itu ada dan meriah," katanya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help