Anggaran Diskominfo Kayong Utara Rp 2 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Adelbertus Cahyono

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONG UTARA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kayong Utara hanya menerima anggaran sebesar Rp 2 miliar pada 2018 ini.

Padahal, sebagai instansi yang baru berdiri, Diskominfo Kayong Utara memiliki banyak kebutuhan untuk menunjang kelancaran tugasnya di bidang komunikasi dan informatika.

Salah satu contohnya adalah kebutuhan akan penyediaan data center.

"Data center harus mengikuti standar nasional, paling tidak membutuhkan dua sampai tiga miliar untuk membangunnya, nah itu baru data center," kata Kepala Diskominfo Kayong Utara, Gunawan di ruang kerjanya, Selasa (10/4/2018).

Data center ini memiliki fungsi untuk mengakomodir seluruh layanan elektronik server yang dimiliki Pemkab Kayong Utara, salah satunya adalah layanan e-government.

(Baca: KPU Tetapkan 9 Mei Pemungutan Suara, Inilah Nama Kandidat yang Akan Bertarung )

"Misalnya server perencanaan, server simda, server lpse, itu yang paling krusial dan sedang digunakan saat ini, itu saja belum bisa kita selenggarakan secara terpusat di data center," ujarnya.

Terlebih kedepannya, pemerintah pusat mewajibkan agar seluruh lembaga pemerintahan menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Otomatis, data center juga harus memuat berbagai aplikasi dan server dari bermacam-macam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Kalau sudah dikelola secara profesional tidak ada lagi SKPD yang mengelola sendiri-sendiri, karena mereka tidak bisa membuat standarnya, ada SOPnya," jelasnya.

Di luar itu, katanya, masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang juga sebetulnya perlu segera dipenuhi.

Salah satunya adalah menyediakan layanan internet bagi masyarakat di wilayah yang tak terjangkau oleh operator seluler swasta.

"Karena pemerintah daerah kan tidak boleh menyelenggarakan telekomunikasi voice dan text, telfon dan SMS," tutupnya