Pemkab Sambas Komitmen Pengelolaan Keuangan dan Aset

Citizen Reporter

Zulpian

Staf Humas, PDE dan Sandi Setda Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas memberikan perhatian serius pada pengelolaan manajemen keuangan dan aset.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2017 dan Aset Pemerintah Daerah, dikatakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Uray Tajudin menjadi perhatian penting saat ini.

Baca: Buka Kegiatan ELT 2018, Atbah Ceramahi Puluhan Pejabat Peserta Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

Pada rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPK RI di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa (3/4) Sekda meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

Menurut Uray Tajudin, hal tersebut penting dalam rangka mewujudkan good governance.

"Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dituntut bekerja profesional, tidak hanya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dalam pengelolaan keuangan dan aset juga dituntut profesional,"tutur dia.

Baca: Tim Eksekutor Kejari Sambas Jemput Paksa Terpidana Migas

Dijelaskan Sekda, Kabupaten Sambas terus berupaya maksimal agar penilaian pengelolaan keuangan daerah bisa mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dia optimis pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepannya semakin membaik.

"Hasil pemeriksaan BPK RI, menjadi dasar Pemda, dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Ini menjadi acuan daerah bekerja sesuai dengan apa yang telah disusun dan ditetapkan pada pedoman standard operating procedure maupun petunjuk teknis yang diperlukan," sebutnya.

Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili, ketika menghadiri pertemuan BPK dengan Pejabat Pemda di Aula Kantor Bupati Sambas, memberikan masukan bagi ASN dalam pengelolaan keuangan dan aset.

Dia menegaskan pentingnya membangun perilaku jujur dan amanah.