Editorial

Pilkada Serentak Tanpa Tersangka

Atas dasar Perppu itu calon kepala daerah yang dinyatakan tersangka wajib mengundurkan diri atau otomatis dicoret dari pilkada.

Pilkada Serentak Tanpa Tersangka
Dimas Jarot Bayu
Wiranto. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Permintaan Menteri Koordinator Polhukam Wiranto supaya Komisi Pemberantasan Korupsi tak mengumumkan status tersangka calon kepala daerah sampai proses pemilihan kepala daerah (pilkada) selesai memantik polemik.

Alasannya demi menjaga stabilitas keamanan di daerah. Begitu juga Wapres Jusuf Kalla mengklaim penundaan itu untuk menjaga stabilitas agar pilkada serentak berlangsung damai.

KPK pun bersikukuh menolak imbaun berbau intervensi dari pemerintah agar menunda penetapan tersangka hingga Pilkada serentak bulan Juni nanti. Langkah KPK itu memang bagian dari upaya memberangus korupsi.

Penundaan penetapan tersangka justru bisa menciderai asa kepastian dan persamaan di muka hukum. Seseorang tak boleh menikmati kekebalan hukum, meski hanya sementara, karena ikut kontes politik.

Sebenarnya, dengan mengumumkan status tersangka calon kepala daerah, KPK bisa meminimalkan kesalahan pemilih dalam menentukan pemimpin daerah. Jadi sepanjang unsur pidana dan alat buktinya terpenuhi, KPK harus bergegas menyematkan status tersangka kepada semua calon yang terlibat korupsi, tanpa melihat partai pengusungnya. Namun, dikhawatirkan juga berimbas pada pesta demokrasi sehingga perlu ada solusi.

Seperti diberitakan, setidaknya sudah delapan calon kepala daerah menyandang status baru, yakni tersangka kasus korupsi. Terakhir, KPK menjadikan dua calon Wali Kota Malang, Jawa Timur, yakni Mochamad Anton dan Yaqud Ananda Gudban sebagai pesakitan. Keduanya kini meringkuk di sel tahanan KPK.

(Baca: Jurusan DKV SMKN 8 Pontianak Siapkan Siswa Masuki Dunia Kerja dan Terjun ke Industri Kreatif )

Kita memahami kekukuhan KPK mengingat penetapan tersangka sepenuhnya domain mereka. Amat tidak elok ketika pilkada yang semestinya menjadi arena untuk memilih pemimpin daerah bersih dan berintegritas justru diikuti calon yang diduga kotor. Namun alasan Wiranto mengimbau KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah hingga pilkada usai juga bisa dipahami.

Terkait hal ini, semestinya bukan mengintervensi apa yang menjadi domain KPK, namun lebih baik memperbaiki mekanisme pilkada, sejak dari proses penjaringan. Karena proses penjaringan calon kepala daerah kini sudah berlalu, maka sebaiknya Presiden Joko Widodo segera menyelamatkan pilkada dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Aturan main dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terlalu longgar menjaring calon kepala daerah perlu diubah. Dalam beleid itu disebutkan, status tersangka dan terdakwa tak menghalangi pelantikan kepala daerah terpilih. Kepala daerah terpilih baru diberhentikan permanen setelah menjadi terpidana.

Perppu harus membuka mekanisme untuk mengganti calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Atas dasar perppu itu, Komisi Pemilihan Umum bisa mengubah aturan pelaksanan pemilihan. Atas dasar Perppu itu calon kepala daerah yang dinyatakan tersangka wajib mengundurkan diri atau otomatis dicoret dari pilkada.

Usulan revisi peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) perihal pergantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka juga layak dipertimbangkan. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 juncto PKPU No 15 Tahun 2017 yang menginduk pada UU tentang Pilkada memang amat membatasi peluang penggantian calon kepala daerah.

PKPU menggariskan bahwa penggantian hanya bisa dilakukan jika calon tak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap, dan dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap.

Sementara status tersangka dan ditahan bukanlah bagian dari prasyarat penggantian calon yang diatur dalam PKPU saat ini.

Padahal, saat menyandang predikat itu, seseorang sama saja berhalangan tetap. Dengan berstatus sebagai tahanan KPK mustahil menjalankan kewajiban dan menggunakan hak sebagai kandidat, seperti berkampanye dan ikut debat. Merevisi PKPU adalah cara yang mudah dan cepat untuk meniadakan tersangka dalam pilkada. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved