Prihatin dengan Kasus Boyok, DPRD Kalbar Akan Panggil PT KRS

Saya minta Pemerintah Landak untuk segera mengatasi masalah ini, bila perlu cabut izinnya.

Prihatin dengan Kasus Boyok, DPRD Kalbar Akan Panggil PT KRS
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / ALFONS PARDOSI
Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid 

Laporan Wartawan Tibun Pontianak, Alfon Pardosi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid, sangat prihatin dengan persoalan yang terjadi terhadap Boyok. Dimana bekerja selama enam tahun lebih hanya diberi uang tali asih sebesar Rp 2 juta.

Bahkan kata Markus Amid yang menerima laporan tersebut, kejadian itu bukan hanya dialami oleh Boyok saja. Tetapi ada beberapa warga masyarakat lainnya yang bekerja di PT KRS (HPI Grpup) diperlakukan sama seperti itu. 

"Sepertinya ini sudah terstruktur. Anehnya, kalau perusahaan lain sudah terapkan pembayaran pesangon sesuai Undang-Undang, hanya PT HPI yang tidak mau sesuai Undang-Undang dan membayar hanya Rp 2 juta," ujar Markus Amid, Rabu (14/3).

(Baca: Demi Mencari Nafkah, Inilah Kisah Seorang Pelukis Yang Mangkal 24 Jam di Hotel )

Terkait dengan apa yang dialami oleh para pekerja di PT HPI tersebut, menurutnya itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang dan pelanggaram terhadap hak asasi tenaga kerja.

"Saya minta Pemerintah Landak untuk segera mengatasi masalah ini, bila perlu cabut izinnya. Kalau memang perusahaan ini terus menerus tidak memperhatikan hak buruh ketenagakerjaan serta masyarakat," tegasnya. 

Sehingga Komisi 5 DPRD Kalbar akan segera ambil langkah-langkah. Karena ini untuk membantu masyarakat kecil. "Banyak masyarakat yang teraniaya karena kebijakan-kebijakan PT HPI. Kalau ini tidak ada solusi, DPRD usahakan akan panggil mereka," ungkapnya. 

(Baca: Kalau Mau Indonesia Bebas Narkoba, Jumadi: Tembak Mati Bandar )

Terkait dengan ancaman masyarakat yang akan menarik lahan mereka dari perusahaan yang sudah diserahkan, menurutnya itu hak masyarakat. "Itu sah-sah saja, karena mereka merasa dirugikan dan hak tidak dibayarkan," ucapnya. 

Markus Amid juga meminta kepada parat agar jangan semena-mena main tangkap. Harus melihat dulu permasalahannya.

"Kalau masyarakat bertindak begitu tentu ada permasalahan, karena hak masyarakat tidak dilaksanakan oleh perusahaan," tutupnya

Penulis: Alfons Pardosi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved