Mahmudah Minta ASN Pemkot Pontianak Pro Aktif Laporkan Praktik Gratifikasi

Mahmudah kemudian menyampaikan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani harus menjadi panutan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi

Mahmudah Minta ASN Pemkot Pontianak Pro Aktif Laporkan Praktik Gratifikasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ SYAHRONI
Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pjs Wali Kota Pontianak, Mahmudah menyambut baik apa yang dilakujan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak terhadap pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Terlebih menurutnya, adanya pencanangan ini harus ada sinergitas antar Pemkot Pontianak dan KPP dalam mewujudkan Pontianak yang bersih dari tindak pidana korupsi serta gratifikasi.

Baca: Pjs Wali Kota Pontianak Sebut Pemkot Pontianak Sudah Punya Perwa Mengenai Integritas

Oleh karena itu, Mahmudah kemudian menyampaikan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani harus menjadi panutan penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi yang harus ditunjuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pontianak.

Baca: Terbaik Di Kalbar, KPP Pratama Pontianak Ditetapkan Sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

"Pencanangan sebagai komitmen dalam upaya bersama bagi penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dalam pengendalian gratifikasi dan pencegahan pemberantasan korupsi melalui sistem pelayanan pengaduan (whistle blower system) tindak pidana korupsi" ucapnya saat diwawancarai setelah acara pencanangan di KPP Pratama Pontianak, Rabu (14/3/2018).

Pemkot Pontianak ditegaskanya telah lama mendukung pemberantasan korupsi dan menjaga integritas setiap ASN yang ada.

Dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2016 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

"Aturan itu dijadikan pedoman bagi perangkat daerah dalam penanganan pengaduan atas tindak pidana korupsi di lingkungan Kota Pontianak," ucapnya.

Halaman
12
Penulis: Syahroni
Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved